Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Disahkan 15 Desember 2026

JAKARTA — Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam rapat paripurna DPR RI paling lambat 15 Desember 2026.

Komitmen tersebut disampaikan melalui surat yang dibacakan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, di depan gerbang DPR RI, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Botok membacakan surat itu sekitar pukul 11.55 WIB setelah mengikuti pertemuan dengan pimpinan DPR RI.

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Dorong Bank Sumut dan Tirtanadi Melantai di Bursa Efek

"Kali ini saya akan menyampaikan hasil audensi kami di dalam DPR RI di Jakarta", kata Botok sebelum membacakan surat tersebut.

Dalam poin keempat surat komitmen itu, pimpinan DPR RI menyatakan kesiapannya mengundurkan diri dari jajaran DPP, pimpinan, ataupun anggota DPR RI jika RUU Perampasan Aset belum disahkan hingga 15 Desember 2026.

Komitmen tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan keuangan serta perekonomian negara dan kepentingan masyarakat.

Isi Komitmen Pimpinan DPR

Dalam surat yang dibacakan Botok, DPR RI menyatakan pembentukan RUU Perampasan Aset merupakan salah satu agenda legislasi penting untuk memperkuat sistem pemberantasan korupsi sekaligus pemulihan aset hasil tindak pidana.

Pimpinan DPR juga berkomitmen mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan RUU tersebut, termasuk Komisi III DPR RI dan pemerintah, agar setiap tahapan pembahasan dilakukan secara sungguh-sungguh, terukur, cermat dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

DPR RI kemudian menyatakan pembentukan RUU Perampasan Aset harus diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026.

Poin terakhir menjadi bagian yang paling mendapat perhatian. Pimpinan DPR menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri apabila sampai batas waktu tersebut RUU Perampasan Aset belum disahkan dalam rapat paripurna DPR RI.

Pertemuan AMPB dengan Pimpinan DPR

Komitmen tersebut disampaikan setelah perwakilan AMPB bertemu dengan sejumlah pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa menerima perwakilan AMPB di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Pertemuan berlangsung setelah Botok bersama sejumlah perwakilan AMPB menyaksikan penjelasan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengenai perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna.

Botok dan perwakilan AMPB memasuki Ruang Abdul Muis sekitar pukul 10.30 WIB. Dasco dan Saan kemudian hadir sekitar pukul 10.52 WIB.

Pertemuan tersebut membahas komitmen DPR terhadap penyelesaian RUU Perampasan Aset yang selama ini menjadi salah satu tuntutan AMPB.

DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Selesai Desember

Dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026, Habiburokhman memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak akan melewati Desember 2026.

"Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026," tegasnya.

Menurut Habiburokhman, pengesahan RUU Perampasan Aset akan melengkapi sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System.

Ia mengatakan pembahasan RUU tersebut membutuhkan waktu karena aturan itu membawa konsep baru yang belum sebelumnya dimiliki Indonesia.

Berbeda dengan pembahasan KUHAP atau revisi UU Polri, DPR tidak memiliki undang-undang lama mengenai perampasan aset yang dapat langsung dijadikan dasar evaluasi.

"Belum ada undang-undang tentang perampasan aset yang sebelumnya kita miliki. Kalau KUHAP kan sudah ada KUHAP yang lama, kita tinggal kritisi KUHAP yang lama, kita apa namanya dapat pasal-pasal yang kita perbaiki," tegas Habiburokhman.

Dengan adanya surat komitmen tersebut, penyelesaian RUU Perampasan Aset kini tidak hanya menjadi target legislasi DPR.

Pimpinan DPR bahkan menyatakan siap mempertaruhkan jabatan apabila aturan tersebut tidak disahkan hingga 15 Desember 2026.* (km/ad)

Gubernur Sumut Dorong Bank Sumut dan Tirtanadi Melantai di Bursa Efek

Pemdes Bogak Galang Dana untuk Korban Gempa NTT, Sekdes Turun Langsung Datangi Rumah Warga

Bukan Kekurangan Regulasi, Ini Persoalan Utama Pendidikan di Aceh Menurut Iskandar Muda Hasibuan

Mengapa RUU Perampasan Aset Lama Dibahas? Ini Penjelasan Komisi III DPR

2 dari 65 Orang yang Diamankan Polda Metro Jelang Demo DPR Jadi Tersangka, Polisi Ungkap Ada Konsolidasi Kelompok Anarko

Kabar Baik! Inflasi Medan Juli 2026 Hanya 0,05 Persen, Terendah di Sumut