Dua Kali Kandas, Kini Kejagung Ingatkan Lodewyk soal Aturan "Praperadilan Cuma Sekali"
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengingatkan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, perihal aturan Kitab Unda
NASIONAL
JAKARTA - Peraih Nobel Ekonomi 2024 sekaligus penulis buku Why Nations Fail, James A. Robinson, menilai kemajuan suatu negara tidak boleh bergantung pada sosok pemimpinnya. Menurutnya, keberlanjutan pembangunan justru ditentukan oleh kekuatan institusi politik dan ekonomi yang dibangun dalam sistem negara.
Robinson menyampaikan pandangan tersebut saat menjadi pembicara dalam diskusi buku Mengapa Negara Gagal (Why Nations Fail) di Gramedia Makarya, Jakarta, Sabtu (29/8/2026).
"Untuk memajukan suatu negara, kita tidak boleh bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada institusi yang dibangun dalam sistem negara tersebut," kata Robinson dalam siaran pers penerbit Gramedia.Baca Juga:
Ilmuwan politik dari Universitas Harvard itu mengatakan institusi politik dan ekonomi yang kuat menjadi fondasi penting agar kemajuan negara dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Menurut Robinson, sistem yang kuat akan membuat pembangunan tidak bergantung pada visi atau kebijakan satu orang. Dengan demikian, pergantian kepemimpinan tidak seharusnya menghentikan laju kemajuan sebuah negara.
"Dengan begitu, siapa pun yang memimpin, laju kemajuan negara akan tetap terjaga dan tidak bergantung pada satu visi atau sosok pemimpin," ujarnya.
Robinson juga menyoroti peran pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi, termasuk melalui hilirisasi dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, keterlibatan negara yang kuat dalam perekonomian tidak otomatis membuat sistem tersebut menjadi ekstraktif.
Ia menilai campur tangan negara tetap dapat memberikan manfaat luas apabila disertai tata kelola pemerintahan yang transparan serta kompetisi yang adil.
Dalam buku Why Nations Fail yang ditulis Robinson bersama Daron Acemoglu, keduanya membedakan institusi politik dan ekonomi menjadi dua karakter utama, yakni inklusif dan ekstraktif.
Institusi inklusif atau terbuka memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi maupun politik. Sistem tersebut memungkinkan lebih banyak kelompok mendapatkan akses terhadap peluang serta sumber daya.
Sebaliknya, institusi ekstraktif cenderung membuat kekuasaan dan sumber daya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Kondisi tersebut dapat menghambat pemerataan manfaat pembangunan.
Karena itu, Robinson menilai ukuran keberhasilan sebuah negara tidak cukup hanya dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana institusi memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat secara luas.
Pandangan tersebut menjadi salah satu gagasan utama dalam Why Nations Fail, yang membahas hubungan antara kualitas institusi, distribusi kekuasaan dan keberhasilan atau kegagalan suatu negara dalam membangun perekonomian.
Robinson juga menekankan pentingnya membangun institusi yang tetap berjalan efektif meskipun terjadi pergantian pemerintahan. Dengan sistem yang kuat, kebijakan publik dapat memiliki kesinambungan dan tidak berubah hanya karena pergantian figur pemimpin.
Menurut dia, pembangunan berkelanjutan membutuhkan institusi yang mampu menciptakan kesempatan ekonomi dan politik secara lebih merata. Institusi tersebut juga harus memiliki mekanisme untuk mencegah kekuasaan dan sumber daya hanya dikuasai kelompok tertentu.
Gagasan Robinson menjadi relevan dalam pembahasan pembangunan Indonesia, terutama ketika pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan penguatan industri. Kebijakan tersebut, menurutnya, perlu berjalan bersama tata kelola yang transparan dan kompetitif agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, kemajuan suatu negara tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang berada di puncak kekuasaan. Kekuatan institusi dan kualitas tata kelola menjadi faktor penting untuk menjaga pembangunan tetap berjalan dalam jangka panjang.* (k/dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengingatkan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, perihal aturan Kitab Unda
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengingatkan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, perihal aturan Kitab Unda
NASIONAL
JOMBANG Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) meminta pemerintah memisahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendid
NASIONAL
JAKARTA Pihak Reza Gladys menyiapkan langkah hukum lanjutan setelah pihak Nikita Mirzani mengklaim menang dalam perkara banding Perbuatan
ENTERTAINMENT
MEDAN Sekitar 250 alumni eks Departemen Penerangan (Deppen) Sumatera Utara (Sumut) berkumpul dalam Temu Kangen Anantakupa Sumut. Pertemuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Peraih Nobel Ekonomi 2024 sekaligus penulis buku Why Nations Fail, James A. Robinson, menilai kemajuan suatu negara tidak boleh be
NASIONAL
BANJAR Penggunaan helikopter water bombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan berdampak pada kola
PERISTIWA
KUPANG Masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) diperpanjang selama 14 hari hingga 12 September 2026. Perpanja
NASIONAL
JAKARTA Polisi mengamankan pengemudi mobil pikap yang viral setelah menabrak Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR dan aparat saat kericuhan de
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta PSSI melakukan pembenahan jika ingin serius mengejar tiket Piala Dunia
NASIONAL