Menhan Sjafrie: Penanganan Karhutla Tak Bisa Hanya Andalkan Pemerintah
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan keberhasilan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bergantung pad
NASIONAL
JAKARTA — Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini masih bebas.
Sementara itu, 39,4 persen responden menilai kebebasan berpendapat sudah terbatas.
Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menyampaikan hasil tersebut dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.Baca Juga:
"Bagaimana Kondisi Kebebasan Berpendapat di Indonesia saat ini? mayoritas publik merasa kebebasan berpendapat masih bebas 48,9 persen dan 39,4 yang merasa terbatas," tutur Rico.
Survei Median dilakukan pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.212 responden yang tersebar di 38 provinsi.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka atau face-to-face interview.
Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 2,76 persen.
Median juga menanyakan pandangan masyarakat mengenai penggunaan sejumlah tagar di media sosial yang bernada negatif terhadap kondisi Indonesia.
Hasilnya, 47,9 persen responden menyatakan tidak setuju dengan penggunaan tagar tersebut. Sementara 21,1 persen responden menyatakan setuju.
Rico mengatakan sejumlah tagar yang ditanyakan kepada responden antara lain "Indonesia Cemas", "Indonesia Bangkrut", hingga "hancur saja dulu".
"Bagaimana dengan tagar-tagar yang kita melihat ini kan ada Indonesia Cemas, ada Indonesia Bangkrut, ada hancur saja dulu, dan lain-lain sebagainya, ini kita tanyakan juga kepada publik, 47,9 persen tidak setuju tagar dan 21,1 persen setuju tagar," ujar Rico.
Survei Median juga memotret alasan masyarakat yang tidak menyetujui penggunaan tagar bernada negatif tersebut.
Sebanyak 11,8 persen responden menilai penggunaan tagar negatif berpotensi memecah belah bangsa.
Sebanyak 11,7 persen lainnya beranggapan kondisi Indonesia masih dapat diperbaiki.
Sementara itu, 4,8 persen responden menyatakan Indonesia merupakan Tanah Air sendiri sehingga tidak sepakat dengan penggunaan tagar bernada negatif.
Temuan survei ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat menilai kebebasan berpendapat masih terbuka, terdapat pula kelompok yang melihat ruang kebebasan tersebut mulai terbatas.
Di sisi lain, mayoritas responden yang ditanya mengenai tagar bernada negatif memilih tidak menyetujuinya.* (km/ad)
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan keberhasilan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bergantung pad
NASIONAL
JAKARTA Keluarga mendiang Sutrimo mendesak Polda Metro Jaya mencari ponsel milik korban yang hingga kini belum ditemukan. Keluarga menil
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung memeriksa tujuh orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis atau
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Naomi Sari Kristiani Harefa, adik Iman Harefa, membantah tudingan di media sosial yang menyebut dirinya diduga terlibat dalam kema
HUKUM DAN KRIMINAL
MALUKU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menetapkan eks Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabessy sebagai tersangka
LABUHANBATU SELATAN Dua pejabat senior Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Saripuddin dan Hj. Agustina Nasution, memasuk
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH)
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin melakukan penanaman perdana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pola kemitraan sekaligus tan
PERTANIAN AGRIBISNIS
LANGKAT Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Langkat, Husni Mustofa, diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ber
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mewacanakan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di sejumlah daerah. Ke
PEMERINTAHAN