12.600 Balita Terkena ISPA Akibat Karhutla, DPR: "Jangan Tunggu Masyarakat Sakit Baru Negara Bergerak"

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil hingga lanjut usia (lansia), saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi.

Desakan tersebut disampaikan karena karhutla meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap dan polusi udara.

"Jangan menunggu masyarakat sakit baru negara bergerak. Ketika kualitas udara mulai memburuk, sistem kesehatan harus sudah bersiap," tegas Netty dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).

Baca Juga:

• Korban Dugaan Keracunan MBG di Sidoarjo Terus Bertambah, BGN Buka Suara

Netty meminta pemerintah memperkuat sistem peringatan dini terhadap dampak kesehatan akibat karhutla. Menurutnya, data kualitas udara perlu diintegrasikan dengan informasi wilayah terdampak, kepadatan penduduk serta tren penyakit, khususnya gangguan pernapasan.

"Jangan hanya menghitung berapa hektare yang terbakar. Kita juga harus menghitung berapa banyak masyarakat yang terpapar asap dan berapa banyak yang kemudian membutuhkan pelayanan kesehatan," ujarnya.

Selain memperkuat sistem peringatan dini, Netty mendorong pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan di daerah yang rawan karhutla.

Kesiapan tersebut mencakup puskesmas dan rumah sakit, termasuk ketersediaan obat, tenaga kesehatan, alat kesehatan hingga mekanisme pelayanan khusus bagi kelompok rentan.

"Respons kesehatan jangan hanya bersifat reaktif ketika pasien sudah berdatangan ke puskesmas. Harus ada kesiapsiagaan sebelum, saat, dan setelah karhutla," kata Netty.

Dampak kesehatan akibat karhutla juga tercermin dari data Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sejak Juli hingga Agustus 2026, tercatat 50.891 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah yang terdampak karhutla.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Andi Saguni mengatakan pemantauan tersebut dilakukan melalui sistem surveilans sejak Juli 2026, ketika aktivitas karhutla mulai meningkat.

"Terkumpul total kumulatif kasus ISPA sejak bulan Juli-Agustus itu sebanyak 50.891 kasus. Dan kasus ISPA pada hari ini itu sebanyak 451," kata Andi dalam konferensi pers bersama BNPB, Selasa (1/9/2026).

Dari total tersebut, sebanyak 12.600 kasus ISPA terjadi pada anak usia di bawah lima tahun. Sementara 38.291 kasus lainnya terjadi pada kelompok usia di atas lima tahun.

Andi menjelaskan peningkatan kasus ISPA tidak selalu hanya terjadi di daerah dengan indeks standar pencemar udara (ISPU) tinggi atau wilayah yang terdapat titik karhutla.

Asap akibat kebakaran dapat terbawa angin ke wilayah lain. Karena itu, masyarakat di daerah yang tidak memiliki titik api sekalipun dapat terdampak kualitas udara buruk dan mengalami gangguan pernapasan.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah dinilai perlu memperkuat kesiapsiagaan kesehatan bersamaan dengan upaya pemadaman dan pencegahan karhutla.

Perlindungan kelompok rentan menjadi perhatian khusus agar dampak paparan asap dapat ditekan, terutama terhadap anak-anak, ibu hamil dan lansia.* (k/dh)

Korban Dugaan Keracunan MBG di Sidoarjo Terus Bertambah, BGN Buka Suara

Wakil Wali Kota Medan Dukung Reforma Agraria, Dorong Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Ekonomi Warga

Banyak Warga Pertanyakan Desil DTSEN, Dinsos Medan: Itu Kewenangan BPS, Bukan Pemko

448 Orang Keracunan Usai Santap MBG di Sidoarjo, SPPG Kalitengah Dihentikan Sementara

Tambah 10.000 Penerima, PKH Medan Makmur Kini Sasar Lebih Banyak Lansia dan Disabilitas

Perubahan APBD Labusel 2026 Dibahas, Pendapatan Daerah Diproyeksikan Naik Jadi Rp970,12 Miliar