Desil DTSEN Sempat Berubah Drastis Akibat 12 Juta Data Baru, Kemensos Pastikan Data Kembali Stabil

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) menjelaskan alasan perubahan desil Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sempat terjadi cukup signifikan. Perubahan tersebut disebut berkaitan dengan masuknya sekitar 12 juta data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah terus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran DTSEN untuk meningkatkan akurasi data. Proses tersebut dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber data, termasuk dari pemerintah daerah.

"Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi. Sehingga loncat-loncat. Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi. Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, data ini akan makin akurat," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9/2026).

Baca Juga:

• Zulhas Tegaskan Ketahanan Pangan Bukan Cuma Soal Beras: Negara Harus Hadir!

Tenaga Ahli Mensos Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, menjelaskan desil DTSEN bukan ukuran langsung untuk menentukan tingkat kekayaan ataupun besaran penghasilan seseorang.

Menurut dia, desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional. Data penduduk diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraan, mulai dari yang terendah hingga tertinggi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok atau desil.

"Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan," ujar Andy.

Karena bersifat relatif, posisi desil seseorang dapat berubah meskipun kondisi ekonomi orang tersebut tidak mengalami perubahan. Hal itu terjadi karena posisi seseorang dalam pemeringkatan juga dipengaruhi perubahan kondisi masyarakat secara nasional.

Andy mencontohkan ketika terjadi bencana besar yang menyebabkan banyak masyarakat jatuh miskin. Dalam kondisi tersebut, pemeringkatan kesejahteraan secara nasional dapat berubah sehingga posisi desil sebagian penduduk ikut bergeser.

DTSEN sendiri dimutakhirkan setiap tiga bulan. Dengan demikian, dalam satu tahun terdapat empat versi data.

Perubahan desil yang cukup signifikan pada DTSEN Volume 3 terjadi setelah masuknya sekitar 12 juta data baru dari BKKBN. Kondisi tersebut kemudian dievaluasi dan diperbaiki melalui DTSEN Volume 3.1 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Andy mengatakan isu perubahan desil menjadi perhatian masyarakat karena bertepatan dengan masa pendaftaran perguruan tinggi, khususnya jalur Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta adanya pembaruan data pada DTSEN Volume 3.

"12 juta data baru ini adalah sumber pemutakhiran di volume ketiga. Sumber pemutakhiran di volume ketiga ini menyebabkan naik turunnya desil terasa sangat signifikan," katanya.

Dia menegaskan desil bukan satu-satunya penentu seseorang menerima bantuan sosial (bansos). Desil hanya digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan prioritas ketika jumlah penerima yang memenuhi syarat lebih banyak dibandingkan kuota bantuan yang tersedia.

Andy memberikan gambaran, apabila terdapat 10 orang yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan sementara anggaran hanya cukup untuk lima orang, maka peringkat desil dapat digunakan untuk menentukan prioritas penerima.

Namun, setiap program bantuan sosial tetap memiliki persyaratan masing-masing. Artinya, seseorang yang berada pada desil prioritas belum tentu menerima bantuan apabila tidak memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh program tersebut.

Dia juga menegaskan kenaikan desil tidak otomatis berarti kondisi seseorang menjadi lebih sejahtera dan tidak otomatis menyebabkan hak atas bansos hilang. Penentuan penerima tetap mempertimbangkan kriteria program serta ketersediaan kuota.

Terkait pembaruan data, masyarakat yang merasa informasi dalam DTSEN belum sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui pemerintah desa atau kelurahan dengan operator SIKS-NG. Selain itu, pembaruan dapat dilakukan melalui ground check oleh pendamping PKH, BPS, maupun pemerintah daerah.

Masyarakat juga dapat mengajukan pemutakhiran data secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.* (d/dh)

Zulhas Tegaskan Ketahanan Pangan Bukan Cuma Soal Beras: Negara Harus Hadir!

Lansia Tak Punya HP Tapi Terindikasi Judol, Kemensos Bongkar Modus KTP Dicatut untuk Beli Motor hingga Bayar Listrik

Banyak Warga Pertanyakan Desil DTSEN, Dinsos Medan: Itu Kewenangan BPS, Bukan Pemko

26,6 Juta Orang Keluar dari Kemiskinan, Benarkah Ekonomi Indonesia Makin Sejahtera?

Pendataan Perlinsos Medan Baru 37 Persen, Rico Waas Harap Masa Pendataan Diperpanjang

Desil Sama Belum Tentu Ekonomi Sama, BPS Bongkar Belasan Indikator di Balik Penentuan Kesejahteraan