1,4 Juta Penerima Bansos Terindikasi Judi Online, Kemensos Gencarkan Penelusuran dan Berikan Ruang Klarifikasi

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mendalami data lebih dari 1,4 juta penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat judi online (judol). Data tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Kemensos akan melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap data tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan aktivitas judi online memang dilakukan oleh penerima bansos atau justru menggunakan identitas maupun rekening milik penerima manfaat.

"Dari data yang kita terima dari PPATK, kita dalami, kemudian kita sisir, dan kita terus berusaha memastikan bahwa penerima bansos yang terindikasi main judi online, kita beri kesempatan untuk melakukan klarifikasi," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9/2026).

Baca Juga:

• Desil DTSEN Sempat Berubah Drastis Akibat 12 Juta Data Baru, Kemensos Pastikan Data Kembali Stabil

Menurut Gus Ipul, sebagian penerima bansos yang masuk dalam data tersebut telah memberikan klarifikasi. Ada yang mengaku sudah tidak melakukan aktivitas judi online sejak tahun lalu dan menyatakan tidak akan mengulanginya.

"Sama dengan yang sekarang ini, yang jumlahnya lebih besar, 1,4 juta kita sedang dalami, dan sebagian di antaranya telah melakukan klarifikasi," ujarnya.

Dari hasil pendalaman sementara, Gus Ipul menyebut aktivitas judi online tidak selalu dilakukan oleh penerima bansos yang tercatat sebagai pemilik rekening. Dalam sejumlah kasus, aktivitas tersebut diduga dilakukan anggota keluarga penerima manfaat.

Anggota keluarga yang dimaksud antara lain suami, istri, anak, cucu, atau anggota keluarga lain dalam satu Kartu Keluarga (KK).

"Yang pengurus itu adalah penerima manfaat yang tertera dalam rekening penerima Bansos. Sementara yang bukan pengurus itu adalah keluarganya, bisa suami, bisa istri, atau bisa anak-anaknya, atau cucunya yang satu KK," jelasnya.

Kemensos menilai proses verifikasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar penyaluran bansos tetap tepat sasaran. Pendalaman data juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bantuan.

Gus Ipul mengatakan Kemensos bekerja sama dengan pemerintah daerah dan para pendamping sosial untuk memberikan edukasi kepada penerima manfaat. Masyarakat juga diingatkan agar bantuan yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

"Kita harapkan juga makin menurun, seiring adanya sosialisasi, edukasi yang kita berikan bersama-sama dengan pemerintah daerah," katanya.

Selain data penerima bansos, Kemensos juga menerima data sekitar 1.900 pegawai yang terindikasi melakukan aktivitas judi online. Data tersebut mencakup pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kita juga menerima data pegawai-pegawai Kementerian Sosial yang terindikasi main judol, apakah itu PNS atau P3K," ujar Gus Ipul.

Kemensos kini menelusuri data tersebut dan menyiapkan tindakan sesuai tingkat pelanggaran. Sanksi dapat berupa peringatan hingga penundaan tunjangan kinerja, penurunan pangkat, bahkan pemberhentian.

Untuk pegawai PPPK, sanksi juga dapat berupa tidak diperpanjangnya kontrak kerja.

"Kita sedang telusuri dan pasti kita akan ambil tindakan, mulai dari peringatan, penurunan pangkat, penundaan tukin. Bagi teman-teman P3K bisa jadi nanti tidak akan kita perpanjang kontraknya," pungkasnya.* (d/dh)

Desil DTSEN Sempat Berubah Drastis Akibat 12 Juta Data Baru, Kemensos Pastikan Data Kembali Stabil

Bareskrim Bongkar Jaringan Judol Internasional, Transaksi Tembus Rp1 Triliun!

Lansia Tak Punya HP Tapi Terindikasi Judol, Kemensos Bongkar Modus KTP Dicatut untuk Beli Motor hingga Bayar Listrik

Pendataan Perlinsos Medan Baru 37 Persen, Rico Waas Harap Masa Pendataan Diperpanjang

Deposit Tembus Rp200 Juta & Main Judol, 13 Pejabat Kementan Langsung Disikat Mentan Amran!

Cara Mudah Cek Desil Kesejahteraan Lewat Situs DTSEN BPS dan Aplikasi Cek Bansos