Pelajaran dari USIM Malaysia, Mahasiswa Hukum Binjai Dorong Penegakan Hukum RI Lebih Adil

BINJAI - Mahasiswa Fakultas Hukum Institut Syekh Abdul Halim Kota Binjai, Dhani Lubis, mendorong penegakan hukum di Indonesia semakin berkeadilan dan berintegritas. Gagasan itu muncul setelah dirinya mengikuti study banding ke Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan mempelajari perbedaan sistem hukum Indonesia dengan Malaysia.

Dalam kunjungannya ke USIM, Dhani mempelajari tradisi hukum Malaysia yang banyak dipengaruhi sistem common law Inggris. Sementara Indonesia secara umum menganut tradisi civil law yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sumber hukum utama.

Menurut Dhani, perbedaan tersebut memberikan pengalaman penting bagi mahasiswa hukum untuk melihat bagaimana hukum dibentuk dan diterapkan di negara lain, termasuk mengenai peran hakim, pembentukan hukum melalui putusan pengadilan, serta penerapan prinsip kepastian dan keadilan dalam praktik.

Baca Juga:

• Mengarsiteki Kedaulatan Finansial Gen Z: Membedah Ilusi Inklusi dalam Kebijakan Rekening Otomatis

"Bagi kami mahasiswa hukum, melihat sistem hukum negara lain secara langsung merupakan pengalaman yang sangat berharga. Kita bisa membandingkan bagaimana hukum dibangun, bagaimana hakim menjalankan kewenangannya, dan bagaimana masyarakat memperoleh keadilan," ujar Dhani.

Dhani menilai kekuatan negara hukum tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya aturan yang dimiliki. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana aturan tersebut diterapkan secara konsisten dan mampu memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat.

Dia menekankan independensi lembaga peradilan dan integritas aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

"Undang-undang yang baik tidak akan berarti apabila penegakannya tidak konsisten. Hukum harus hadir untuk semua orang. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena seseorang memiliki kekuasaan, jabatan atau kemampuan ekonomi," tegasnya.

Dhani juga mengatakan pengalaman mempelajari sistem hukum Malaysia bukan berarti Indonesia harus meniru atau meninggalkan sistem hukum yang berlaku saat ini. Menurutnya, setiap negara memiliki sejarah, karakter sosial, politik, serta sistem ketatanegaraan yang berbeda.

Namun, kata dia, pengalaman negara lain tetap dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki praktik penegakan hukum di Indonesia.

"Yang kita pelajari bukan untuk mengatakan sistem negara lain pasti lebih baik. Tetapi kita mengambil nilai dan praktik yang relevan untuk menjadi bahan evaluasi bagi hukum Indonesia," katanya.

Sebagai mahasiswa hukum, Dhani berharap generasi muda tidak hanya menghafalkan pasal dan aturan perundang-undangan. Menurutnya, mahasiswa hukum juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis serta memahami persoalan hukum dari berbagai perspektif.

Dia berharap Indonesia terus memperkuat independensi peradilan, profesionalisme aparat penegak hukum, dan prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum.

"Harapan kita hukum di Indonesia benar-benar tegak dan adil seadil-adilnya. Jangan sampai masyarakat melihat hukum sebagai sesuatu yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Siapa pun yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan sama," pungkasnya.

Bagi Dhani, study banding ke USIM bukan sekadar kegiatan akademik. Pengalaman tersebut menjadi momentum untuk memahami bahwa hukum bukan hanya kumpulan aturan, tetapi juga instrumen untuk memastikan rasa keadilan dapat dirasakan masyarakat.* (dh)

Mengarsiteki Kedaulatan Finansial Gen Z: Membedah Ilusi Inklusi dalam Kebijakan Rekening Otomatis

IHSG Dibuka Anjlok 1,19 Persen, Saham Big Caps DSSA hingga BBCA Berguguran

Beda Jauh! Kemiskinan Indonesia Versi BPS 8% tapi Bank Dunia 64%, Kok Bisa?

Derby Melayu Menanti di SUGBK Ini Jadwal Skuad Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026

Sidang Kasus Kuota Haji Memanas! Dito Ariotedjo Ungkap Eks Menag Yaqut Absen di Pembahasan Awal Jokowi-MBS

Dulu Cuma Uji Coba, Kini Jepang hingga Eropa Berguru B50 ke Indonesia, Hemat Rp170 Triliun dan Serap 2,1 Juta Kerja