Geram Kasus Keracunan MBG Terus Berulang, Pimpinan DPR Desak APH Langsung Sikat Pelaku Tanpa Tunggu Laporan

"Kalau dari sisi pidana kan cukup jelas ya, sudah banyak pakar yang juga sudah menyampaikan, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang KUHP yang bisa mempidanakan pihak-pihak yang menyajikan makanan yang tidak aman, tidak layak, sehingga menyebabkan keracunan terhadap orang lain," katanya.

Sementara dari sisi perdata, Charles menyebut korban dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab. Gugatan tersebut juga dapat dilakukan secara bersama-sama melalui mekanisme class action.

"Dari sisi perdata, ada langkah lain yang bisa dilakukan yaitu melakukan gugatan secara perdata, bahkan class action terhadap baik SPPG maupun lembaga negara yang memang mengelola program ini," pungkasnya.

Dorongan Charles muncul di tengah munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan MBG di berbagai daerah. Ia berharap penanganan tidak hanya berfokus pada korban setelah kejadian, tetapi juga memastikan adanya pertanggungjawaban dan evaluasi agar keamanan pangan dalam pelaksanaan program tetap terjaga.* (dw/dh)

Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Karo, 20 Murid SMKN 1 Merdeka Dilarikan ke Rumah Sakit

Kondisi Krismas Kembali Menurun, Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Dirawat Lagi

Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Dirujuk ke RSCM, Kondisi Febi Mulai Lebih Segar

Puluhan Siswa MTsN 2 Kisaran Diduga Keracunan MBG dari SPPG Polres Asahan, 13 Dirawat di RS

Mendikdasmen dan Wali Kota Medan Tinjau SMPN 16, Mebelair Rusak hingga Ruang Kelas Pascabanjir Jadi Perhatian

Menyusul Kasus 344 Warga Agam, Kini 79 Siswa di Pariaman Diduga Keracunan MBG, Dinkes Masih Perluas Pendataan