Skandal Sel Mewah dan Simulator Golf Lapas Cibinong, DPR Desak Usut Dugaan Keterlibatan Jimmy Masrin

BOGOR - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkap identitas penghuni bangunan dengan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Desakan tersebut disampaikan Rieke menyusul temuan Ombudsman RI saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Cibinong pada Rabu (23/9/2026).

Menurut Rieke, pemeriksaan tidak cukup hanya mengungkap keberadaan bangunan tersebut. Pemerintah juga perlu menjelaskan siapa yang menggunakan setiap bangunan, status hukum serta status Barang Milik Negara (BMN) dari fasilitas tersebut.

Baca Juga:

• Intip LHKPN Wisnu Hani Eks Kalapas Cibinong: Punya 5 Rumah Cuan Miliaran Usai Dinonaktifkan

"Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjelaskan secara utuh siapa penghuni setiap bangunan yang menjadi temuan," kata Rieke, Minggu (27/9/2026).

Rieke juga meminta pemerintah mengungkap pihak yang memberikan izin penggunaan bangunan, sejak kapan fasilitas digunakan, serta sumber pembiayaan pembangunan dan fasilitas di dalamnya.

"Siapa yang memberikan izin penggunaan, sejak kapan fasilitas tersebut digunakan, dari mana sumber pembiayaan pembangunan dan fasilitas," ujarnya.

Selain itu, Rieke mempertanyakan ada atau tidaknya pembayaran dari warga binaan maupun keluarga mereka untuk menggunakan fasilitas tersebut. Salah satu hal yang disorot adalah dugaan pungutan Rp150 ribu per minggu.

Menurut Rieke, pemeriksaan juga harus menyentuh petugas yang mengetahui keberadaan fasilitas hingga pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaannya.

"Jangan hanya periksa orang yang berada di ujung rantai. Periksa pula sistem, keputusan, perintah, pembiaran dan mekanisme pengawasannya," katanya.

Rieke menegaskan apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Jika ditemukan dugaan tindak pidana, kasus tersebut diminta diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan.

Bangunan Dilengkapi Fasilitas Mewah

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan sejumlah bangunan di area Lapas Cibinong yang disebut memiliki fasilitas menyerupai hunian mewah.

Dalam inspeksi tersebut, ditemukan lebih dari 10 bangunan dengan fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, dapur serta perlengkapan rumah tangga.

Di kawasan tersebut juga ditemukan fasilitas kebugaran dan simulator golf yang disebut sedang dibangun. Ombudsman turut menemukan minuman beralkohol di salah satu fasilitas.

Temuan tersebut kemudian memicu pemeriksaan internal oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sejumlah pejabat struktural Lapas Cibinong juga telah dinonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan.

Nama Jimmy Masrin Ikut Disorot

Nama terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin ikut menjadi perhatian setelah muncul pemberitaan dan informasi di ruang publik yang mengaitkannya dengan salah satu bangunan tersebut.

Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi yang memastikan Jimmy Masrin merupakan penghuni bangunan yang ditemukan Ombudsman.

Jimmy Masrin sendiri merupakan terpidana dalam perkara korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Petro Energy.

Dalam perjalanan perkara hukumnya, Jimmy awalnya divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Desember 2025. Hukuman tersebut kemudian diperberat menjadi 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Maret 2026.

Mahkamah Agung selanjutnya menolak permohonan kasasi Jimmy pada Juni 2026 sehingga hukuman 10 tahun penjara tetap berlaku.

Meski demikian, kaitan Jimmy dengan bangunan yang diperiksa Ombudsman di Lapas Cibinong masih berupa dugaan dan membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.

Pemeriksaan terhadap fasilitas serta pihak-pihak yang berkaitan dengan bangunan tersebut masih berlangsung. DPR meminta seluruh rangkaian fakta dibuka secara menyeluruh, termasuk mengenai penghuni, izin penggunaan, sumber pembiayaan dan mekanisme pengawasannya.* (tm/dh)

966 Barang Milik Negara Senilai Rp3,59 Triliun Digunakan untuk Dukung Program Prioritas Prabowo, Ini Rinciannya

PHI Gandeng Pemkot Samarinda dan Kejati Kaltim, Klaim Selamatkan Potensi Produksi Rp480 Miliar per Tahun

Heboh Motor Listrik BGN, Purbaya Ngaku Pernah Tolak Pengadaannya

BGN Pastikan Pengadaan 21.801 Unit Motor Listrik Bertahap dan Transparan untuk Program MBG

Awali Pekan Kerja, Kanwil Kemenkum Bali Tekankan Kedisiplinan ASN dan Ketertiban Pengelolaan BMN

Pemeriksaan Kendaraan Dinas Polsek Kuta Selatan untuk Pastikan Keamanan Malam Tahun Baru