Buruh Masuk Gedung DPR, Sampaikan 11 Tuntutan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

Mereka mengusulkan PKWT dibatasi maksimal satu tahun dengan mekanisme perpanjangan.

"Koalisi Besar mengusulkan PKWT itu hanya berlaku 1 tahun dengan masa perpanjangannya dan menolak adanya aturan ataupun rencana PKWT selama empat apalagi lima tahun," tutur Rudi.

Buruh juga meminta adanya kompensasi sebesar satu kali gaji setiap kali kontrak diperpanjang.

Selain itu, mereka mengusulkan tambahan upah sebesar 25 persen dari nilai upah berjalan pada akhir masa kontrak.

Setelah masa kontrak berakhir, status pekerja kemudian disesuaikan dengan ketentuan mengenai pekerja tetap.

Pemagangan bagi Lulusan Diminta Dihapus

Selain PKWT, KBPBI menyoroti sistem pemagangan bagi pekerja yang telah menyelesaikan pendidikan.

Menurut Rudi, sistem pemagangan semestinya digunakan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan, bukan menjadi cara perusahaan memperoleh tenaga kerja dengan biaya murah.

"Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia sebenarnya tuntutan kita adalah pemagangan itu dihapuskan karena itu adalah praktik daripada perbudakan atau mengeksploitasi tenaga kerja dengan upah murah," ujar Rudi.

Dia menilai penyalahgunaan sistem pemagangan dapat membuat pekerja menerima uang saku yang nilainya lebih rendah dibandingkan standar upah minimum.

"Pemagangan itu tidak boleh dihitung sebagai hubungan kerja dan harus dihindari agar tidak dieksploitasi menjadi cara perusahaan mencari pekerja upah murah," tuturnya.

Isu mengenai pemagangan menjadi salah satu bagian dari tuntutan buruh yang lebih luas terkait kepastian hubungan kerja, selain persoalan outsourcing dan pekerja kontrak.

Tercekik Utang Dapur MBG Belum Beroperasi, Puluhan Ribu Mitra SPPG Bakal Kepung DPR 1 Oktober

Tangkis Dakwaan Korupsi Kuota Haji Rp622 M, Eks Menag Yaqut Boyong Puluhan Saksi & Ahli ke Sidang

Usut Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Komisi II DPR Panggil Ombudsman Siang Ini

Buntut Skandal Lapas Cibinong: DPR Siap Turun Tangan, Dirjen PAS Perintahkan Seluruh Bangunan Liar Dibongkar

PSI dan Pertaruhan Politik Jokowi

Geram Skandal Lapas Cibinong, DPR Minta Dirjen PAS Mundur Jika Tak Sanggup Berbenah