DPR Ketok Palu UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Apa Saja yang Diatur?

Dalam putusannya, MK meminta pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru.

MK juga meminta agar pengaturan mengenai ketenagakerjaan dipisahkan atau dikeluarkan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pembentuk undang-undang diberikan waktu dua tahun untuk memisahkan klaster ketenagakerjaan menjadi undang-undang tersendiri sejak putusan tersebut dibacakan pada 31 Oktober 2024.

Dengan pengesahan pada 6 Oktober 2026, DPR dan pemerintah menyelesaikan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru sebelum batas waktu dua tahun yang ditetapkan MK pada 31 Oktober 2026.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan kini menjadi dasar baru dalam pengaturan berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan kerja, pelatihan, hubungan kerja, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja.* (km/ad)

Sentil OPD di Paripurna APBD 2027, DPRD Medan Desak Pangkas Acara Seremonial & Kembalikan Uang ke Rakyat

Ogah Sekadar Bagi-bagi Bansos, DPRD Medan Dorong Revisi Perda Kemiskinan demi Kemandirian Warga

Polisi Ungkap Dugaan Motif Sengketa Harta Warisan di Balik Penikaman Anggota DPRD Madina

Tagih Janji Prabowo Soal Pendidikan Gratis, BEM SI & LMND Gelar Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPR

BEM SI Gelar Aksi di DPR, Ini 4 Tuntutannya

Polisi Ungkap Dugaan Motif Penikaman Anggota DPRD Madina Binsar Nasution Usai Reses