Usut Setoran Internal ATR/BPN KPK Panggil Ulang Menteri Nusron Wahid di Kasus HGB Summarecon
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus duga
NASIONAL
JAKARTA — Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli BUMN Sumatera Utara (APMPEMUS) menggelar demonstrasi damai di kantor Danantara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Oktober 2026.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 14.25 WIB itu membawa sejumlah tuntutan terkait pengelolaan BUMN, khususnya PT Perkebunan Nusantara IV atau PTPN IV PalmCo.
Massa aksi membawa spanduk yang berisi tuntutan agar Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Krisna Santosa segera dicopot dari jabatannya.Baca Juga:
APMPEMUS menyebut membawa 42 dugaan permasalahan dan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mereka minta menjadi perhatian CEO Danantara.
Pada awalnya, aksi berlangsung dengan tertib. Namun, massa mengaku dihalangi ketika hendak melakukan demonstrasi di depan pintu masuk kantor Danantara.
Massa kemudian bergeser ke pintu keluar. Di lokasi tersebut, mereka kembali mendapat pengamanan dan diminta tidak melakukan aksi di area tersebut.
Pihak keamanan menyampaikan alasan pengamanan karena Presiden Prabowo Subianto sedang berada di dalam gedung untuk mengikuti rapat.
Koordinator lapangan APMPEMUS, Faidul Anwar, mengatakan demonstrasi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan perusahaan BUMN.
Menurut dia, pihaknya ingin PTPN yang berada di bawah koordinasi Danantara dapat berkembang dan memberikan keuntungan yang lebih besar.
"Kita minta CEO DANANTARA segera panggil, periksa dan copot Dirut PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa dari jabatannya, karena kami duga ia dalang KKN dilingkungan PTPN IV," harapnya.
Faidul menyebut 42 dugaan permasalahan yang dibawa dalam aksi tersebut merupakan bagian dari aspirasi yang ingin disampaikan kepada pengelola Danantara.
Massa juga meminta dugaan-dugaan tersebut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan mekanisme yang berlaku.
Ketua APMPEMUS Iqbal mengatakan dirinya sempat mendapat ancaman ketika aksi berlangsung.
Ia menilai kejadian tersebut sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan menyampaikan pendapat.
"Iqbal Ketua APMPEMUS mengaku, saat demo sempat diancam mau dibunuh, ini adalah bentuk pembungkaman demokrasi, negara gak boleh diam."
Iqbal juga meminta Presiden Prabowo memperhatikan aspirasi yang disampaikan massa dan memastikan demonstrasi dapat berlangsung secara aman.
"Tolong kami Presiden Prabowo jangan kami dihalangi demo oleh pihak pengamanan, kami ini rakyat. Kami adalah orang yang cinta Indonesia dan cinta PTPN IV, dengarkan suara rakyat ini, tolong presiden Prabowo untuk segera memecat Jatmiko dari Dirut PTPN IV," cetusnya.
Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Selatan meminta massa menghormati situasi karena Presiden Prabowo sedang berada di dalam gedung.
"Kita minta tolong selama ada Presiden kita jaga, karena Presiden lagi rapat di dalam, tolong dihormati, setelah Presiden balik silahkan."
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai alasan pengamanan di sekitar kantor Danantara ketika massa hendak menyampaikan aspirasi di area pintu masuk dan pintu keluar.
Aksi APMPEMUS membawa tuntutan mengenai dugaan persoalan di lingkungan PTPN IV.
Massa meminta Danantara menindaklanjuti 42 dugaan permasalahan yang mereka sampaikan, termasuk dugaan KKN.
Adapun tudingan terhadap Jatmiko Krisna Santosa dalam aksi tersebut merupakan klaim dari pihak demonstran dan masih memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak terkait.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari Jatmiko Krisna Santosa maupun manajemen PTPN IV mengenai tudingan yang disampaikan APMPEMUS dalam demonstrasi tersebut.* (ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus duga
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut disampaikan Ir
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut DPR memiliki opsi menggunakan pansus dan/atau hak a
POLITIK
JAKARTA Partai Golkar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka men
NASIONAL
BATU BARA Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar rapat untuk membahas dan menyusun jadwal berbagai kegiatan DPRD K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) merilis gambaran kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 2026 yang mencakup berbagai aspek kehidupan,
NASIONAL
BINJAI Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai menyosialisasikan rencana pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) untuk m
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Dharmayukti Karini (DYK) Daerah Aceh menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke24 di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rabu (7/1
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat tidak menerima gugatan yang mempersoalkan syara
POLITIK
JAKARTA Bareskrim Polri menerima pengaduan masyarakat (dumas) terkait dugaan keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang digunakan Wakil
NASIONAL