Kelakar Arsul Sani Sentil Sarjana 'STIA': Hakim MK Pertanyakan Kerugian Hukum Syarat Capres

Mereka menggugat Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Para pemohon menilai frasa "atau sekolah lain yang sederajat" membuka ruang penafsiran berbeda dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Karena itu, mereka meminta MK memberikan tafsir yang lebih tegas dan mengubah frasa tersebut menjadi "atau sekolah menengah atas yang sederajat".

Mereka juga meminta penjelasan pasal mengatur bahwa kesederajatan pendidikan dengan sekolah menengah atas ditetapkan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gugatan tersebut menjadi bagian dari polemik mengenai standar pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden yang kembali mencuat dalam pembahasan syarat pencalonan.* (k/dh)

Dulu Cuma Uji Coba, Kini Jepang hingga Eropa Berguru B50 ke Indonesia, Hemat Rp170 Triliun dan Serap 2,1 Juta Kerja

Gebrakan Pemkab Labusel: Gandeng Pengadilan Agama Demi Lindungi Hak Anak dan Percepat Urus KTP Pasca-Cerai

Tepis Isu Sesat Korban Jiwa, Wagub Emil Pastikan Ratusan Santri Sidoarjo Korban Keracunan MBG Tertangani Maksimal

Status Batas Wilayah Masih 'Digantung' Pemkab Tanjab Timur Pasrah Menanti Keputusan Final Kemendagri

Amankan Aset Umat dari Ancaman Sengketa, Gubernur Bobby Siap Jadi Orang Tua Asuh Nazir Wakaf

"15 Desember Kami Datang Lagi!" AMPB Siap Tagih Janji RUU Perampasan Aset ke DPR