Status Batas Wilayah Masih 'Digantung' Pemkab Tanjab Timur Pasrah Menanti Keputusan Final Kemendagri

TANJAB TIMUR - Persoalan tapal batas antara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, hingga kini belum mendapatkan kepastian. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penetapan batas wilayah kedua daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sapril mengatakan pemerintah daerah belum menerima keputusan final mengenai batas wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Sapril saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (31/8/2026).

Baca Juga:

• Peluang Emas Pendaftaran Calon Pimpinan Baznas Tanjab Timur Resmi Dibuka, Cek Jadwal Lengkap Seleksinya

Menurut Sapril, sebelumnya tim fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan pembahasan mengenai persoalan tapal batas antara kedua kabupaten. Hasil pembahasan itu kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri pada Februari 2026.

"Tim fasilitasi dari Provinsi Jambi sebelumnya sudah melakukan pembahasan dan hasilnya sudah disampaikan ke Kemendagri pada Februari 2026," ujar Sapril.

Sapril menjelaskan, Pemkab Tanjung Jabung Timur hingga kini masih menunggu keputusan resmi Kemendagri mengenai penetapan batas wilayah dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Persoalan tapal batas kedua daerah sebelumnya telah dibahas di tingkat Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah pusat. Pemprov Jambi juga mendorong agar penyelesaian persoalan tersebut dilakukan melalui Kemendagri sehingga batas administrasi kedua kabupaten memperoleh kepastian.

Keputusan pemerintah pusat nantinya diharapkan dapat mengakhiri persoalan tapal batas antara Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Kepastian tersebut juga dinilai penting untuk menghindari perbedaan dalam administrasi maupun pengelolaan wilayah.

Pemkab Tanjung Jabung Timur memastikan masih menunggu proses dan keputusan Kemendagri terkait penetapan batas wilayah tersebut.* (dh)

Amankan Aset Umat dari Ancaman Sengketa, Gubernur Bobby Siap Jadi Orang Tua Asuh Nazir Wakaf

Raih Terbaik I Program 3 Juta Rumah, Sumut Dapat Bonus 300 Unit Bedah Rumah dari Kemendagri

Perda Lembaga Kemasyarakatan Dinilai Tak Lagi Sesuai, Pemko Medan Ajukan Pencabutan

5 Provinsi Indonesia Ini Punya Penduduk Lebih Banyak dari Negara Eropa, Sumut Lampaui Swedia

Pemprov Sumut Benahi PPID, Kejar Predikat Informatif dan Perkuat Transparansi OPD

Pemprov Sumut Perkuat Keterbukaan Informasi Publik Lewat Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026