Obral Dukungan Prabowo 2 Periode: Cuma Cari Aman atau Bertahan Hingga 2029?

JAKARTA - Sejumlah partai politik mulai menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Namun, pengamat politik menilai dukungan yang disampaikan sejak dini belum menjamin partai-partai tersebut akan tetap mendukung Prabowo hingga kontestasi mendatang.

Partai yang telah menyatakan dukungan antara lain Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrat. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem mengaku belum menentukan sikap terkait Pilpres 2029, meski tetap mendukung pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan.

Pengamat politik Citra Institute Efriza menilai, dukungan yang disampaikan lebih awal perlu dilihat secara hati-hati. Menurut dia, pernyataan tersebut belum tentu merupakan deklarasi resmi pencalonan, tetapi bisa menjadi strategi partai untuk menjaga posisi dalam pemerintahan.

Baca Juga:

• KPK Tetapkan 8 Tersangka Baru Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut, Ada Eks Kepala BBPJN

"Partai politik yang menyatakan dukungan kepada Prabowo sejak dini, tidak dapat dipercaya sepenuhnya, sebab saat ini sekadar pernyataan bukan deklarasi dukungan, mereka sekadar berkomunikasi manis semata, tujuannya untuk mengamankan posisi dalam konfigurasi kekuasaan saat ini, sekaligus untuk menjaga kepentingan dan stabilitas politik semata," ujar Efriza, Senin (12/10/2026).

Efriza menjelaskan, dukungan sejak awal dapat membuka peluang bagi partai untuk membangun komunikasi lebih dekat dengan Presiden sekaligus memperjuangkan agenda politiknya. Namun, langkah tersebut juga memiliki risiko apabila kebijakan pemerintah tidak populer atau kinerjanya tidak sesuai harapan masyarakat.

Menurut dia, partai-partai kemungkinan akan mengevaluasi kembali posisi politiknya pada pertengahan 2027 hingga 2028. Kinerja pemerintahan, elektabilitas Prabowo, aspirasi konstituen, serta keuntungan politik selama berada di pemerintahan dapat memengaruhi keputusan mereka.

Karena itu, Efriza menilai dukungan yang muncul saat ini belum menjadi jaminan bahwa partai-partai tersebut akan secara resmi mengusung Prabowo pada Pilpres 2029.

Peluang Petahana Jadi Pertimbangan

Peneliti senior bidang politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, melihat dukungan dini kepada Prabowo sebagai langkah yang rasional. Menurutnya, partai politik mempertimbangkan peluang kemenangan petahana ketika menentukan sikap politik.

"Dukungan diberikan sejak awal tersebut tampaknya penting bagi partai tersebut. Ini penting karena kandidat petahana akan berpeluang menang lebih kuat dibandingkan dengan calon lain. Jadi, wajar jika kemudian partai-partai tersebut memberikan dukungan sejak dini," ujar Lili, Senin (12/10/2026).

Lili menilai, selama Prabowo tetap maju dan memiliki peluang kemenangan yang kuat, kemungkinan partai-partai tersebut berpindah dukungan relatif kecil. Meski demikian, keputusan akhir tetap dipengaruhi perkembangan politik menjelang pemilihan.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai dukungan partai dapat berubah apabila elektabilitas Prabowo mengalami penurunan atau muncul perubahan dalam peta persaingan politik.

Menurut Jamiluddin, partai politik pada dasarnya berusaha mendukung kandidat yang dinilai memiliki peluang menang besar. Karena itu, dukungan yang disampaikan saat ini belum tentu bertahan ketika memasuki masa penentuan calon presiden.

Ia juga menilai dukungan lebih awal dapat memberikan keuntungan bagi partai, termasuk membuka peluang memperoleh posisi strategis di pemerintahan. Namun, langkah tersebut berpotensi mengurangi daya tawar ketika negosiasi politik menjelang Pilpres 2029 berlangsung.

Dukungan Dini Dinilai Bisa Membatasi Kader

Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menyoroti dampak dukungan dini kepada Prabowo terhadap peluang kader partai untuk maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.

Menurut Agung, keputusan mendukung Prabowo sejak awal berpotensi mempersempit kesempatan kader partai yang memiliki kualitas dan potensi elektoral untuk tampil dalam Pilpres 2029.

"Jadi, dukungan awal ini sedikit banyak memutus harapan kader-kader partai yang berkualitas, yang memang punya potensi elektoral untuk bisa maju sebagai kandidat capres ataupun cawapres," ujar Agung, Selasa (13/10/2026).

Agung mengatakan, kepemilikan figur calon presiden dapat membantu partai memperkenalkan diri kepada masyarakat, terutama ketika keterikatan pemilih terhadap partai politik masih rendah. Meski begitu, ia menilai dukungan awal juga menunjukkan hubungan yang baik antara Prabowo dan partai-partai koalisi pemerintah.

Agung mengingatkan bahwa dukungan yang disampaikan sekarang belum bersifat resmi. Keputusan formal mengenai pencalonan masih akan mengikuti tahapan dan mekanisme pemilu yang berlaku.

Pengamat Ingatkan Kinerja Pemerintahan

Di sisi lain, Efriza menilai partai-partai pendukung seharusnya lebih memprioritaskan pelaksanaan program pemerintah daripada terlalu dini membicarakan Pilpres 2029.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo masih perlu menunjukkan hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat. Ia juga mengingatkan risiko politik apabila banyak partai mendukung kandidat yang sama tanpa memunculkan alternatif calon lain.

"Tidak layak, tidak etis, karena pemerintahan baru dua tahun, kerja dan hasil kinerja pemerintah saja belum memuaskan publik," ujar Efriza.

Efriza turut mempertanyakan dampaknya terhadap persaingan demokrasi apabila banyak partai politik secara bersamaan mendukung Prabowo untuk kembali menjabat sebagai presiden.

Beragam pandangan tersebut menunjukkan dukungan sejumlah partai kepada Prabowo untuk Pilpres 2029 masih dipengaruhi kepentingan politik, peluang kemenangan, dan dinamika pemerintahan. Dukungan yang disampaikan sejak dini belum otomatis menjadi komitmen final hingga pendaftaran calon presiden dan wakil presiden mendatang.* (k/dh)

KPK Tetapkan 8 Tersangka Baru Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut, Ada Eks Kepala BBPJN

Sindir RI "Ekspor" Jerebu, Malaysia Ngaku Tawaran Bantuan Karhutla Belum Direspons

Mahfud MD Blak-blakan! Minta Gibran Mundur dari Wapres: Lebih Terhormat ketimbang Dimakzulkan

Tega Nilap Duit Bencana, Eks Kadis PMD Samosir Dituntut 4 Tahun Penjara Kasus Bansos Rp1,5 M

Buntut Ijazah Gibran! KPU dan Bawaslu Dilaporkan ke DKPP, Terancam Sidang Etik

Mahfud MD Sarankan Gibran Mundur, Dinilai Lebih Terhormat daripada Pemakzulan