Kualitas Udara Medan Tidak Sehat, Dinkes Imbau Warga Pakai Masker dan Kurangi Aktivitas di Luar
MEDAN Dinas Kesehatan Kota Medan mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah menyusul kualitas udara yang ma
PERISTIWA
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap identitas delapan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Salah satu tersangka adalah mantan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, delapan tersangka tersebut sebelumnya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (7/10/2026). Namun, hanya tujuh orang yang memenuhi panggilan penyidik.
"Dalam pemeriksaan pekan kemarin, pihak-pihak yang dipanggil dan hadir adalah tujuh dari delapan orang tersangka," kata Budi di Jakarta, Selasa (13/10/2026).Baca Juga:
Selain Stanley, tujuh tersangka lainnya terdiri atas mantan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I BBPJN Sumut Dicky Erlangga dan Rahmad Parulian.
Kemudian, tiga mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut, yakni Munson Ponter Paulus Hutauruk, Faisal, dan Heri Handoko.
Dua tersangka lainnya adalah mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut T. Rahmatsyah Putra serta mantan PPK pada Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut, Manaek Manalu.
Daftar 8 Tersangka Baru Kasus Korupsi Jalan Sumut
Berikut daftar delapan tersangka yang diungkap KPK:
- Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, mantan Kepala BBPJN Sumut.
- Dicky Erlangga, mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
- Rahmad Parulian, mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
- Munson Ponter Paulus Hutauruk, mantan PPK Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
- Faisal, mantan PPK Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
- Heri Handoko, mantan PPK Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
- T. Rahmatsyah Putra, mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut.
- Manaek Manalu, mantan PPK Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut.
Menurut Budi, Munson Hutauruk menjadi satu-satunya tersangka yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada 7 Oktober 2026. Sementara itu, tujuh tersangka lainnya telah menjalani pemeriksaan.
Penyidik masih mendalami dugaan pengondisian proyek pembangunan jalan di Sumut serta dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.
"Jadi, kami masih fokus di wilayah tersebut yang kemudian ada dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh para oknum tersangka tersebut. Semuanya tentu masih terus didalami," ujar Budi.
KPK belum memerinci dugaan perbuatan masing-masing tersangka maupun jumlah uang yang diduga diterima dalam pengembangan penyidikan ini.
MEDAN Dinas Kesehatan Kota Medan mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah menyusul kualitas udara yang ma
PERISTIWA
JAKARTA Penilaian masyarakat terhadap arah perjalanan bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami penuru
NASIONAL
BINJAI Aksi demonstrasi yang menuntut perbaikan jalan rusak dan sejumlah persoalan lainnya di Kantor Wali Kota Binjai, Sumatera Utara, b
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam peredaran vape yang mengandung etom
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Pesepak bola muda asal Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Fadilla, turut mengantarkan Timnas Putri Indonesia U17 lolos ke pu
OLAHRAGA
MEDAN Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumatera Utara terkait kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri Brigadir I, terpaksa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur Utama PT Danrus Utama Engineering, Averias Sarumaha, divonis lepas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara, Dhody Thahir, keluar dari tahanan Polda Sumatera Utara setelah Pengadilan Negeri (PN) Medan menyataka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk menyelesaikan persoalan pertanahan
PEMERINTAHAN
ASAHAN Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Asahan menyoroti pentingnya ketertiban administrasi dan
PEMERINTAHAN