ASAHAN – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Asahan menyoroti pentingnya ketertiban administrasi dan kesesuaian program kerja PKK di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Sejumlah desa masih ditemukan belum memiliki kelengkapan administrasi sesuai pedoman Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny Yusnila Indriati Taufik, dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TP PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa se-Kabupaten Asahan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Rabu (14/10/2026).Baca Juga:
Kegiatan ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Asahan, organisasi perangkat daerah (OPD), para camat se-Kabupaten Asahan, pengurus TP PKK Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.
Dalam arahannya, Yusnila menekankan bahwa tertib administrasi menjadi salah satu hal penting untuk mendukung pelaksanaan program kerja PKK.
Ia mengatakan, berdasarkan kunjungan pembinaan ke sejumlah desa dan kelurahan, masih ditemukan kekurangan yang perlu segera diperbaiki.
Di antaranya, terdapat desa yang belum memiliki buku administrasi dan papan data secara lengkap sesuai ketentuan Rakernas X PKK.
Selain itu, pelaksanaan program kerja di sejumlah desa dan kelurahan juga belum sepenuhnya mengikuti pedoman tersebut.
"Untuk itu, saya mengimbau seluruh Ketua TP PKK Kecamatan agar meningkatkan pembinaan administrasi PKK di seluruh desa dan kelurahan di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan Rakernas X Tahun 2025," tegasnya.
Menurut Yusnila, administrasi yang tertib merupakan fondasi untuk membangun tata kelola organisasi yang teratur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pencatatan yang baik, pelaksanaan dan evaluasi 10 Program Pokok PKK diharapkan berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Asahan dalam pidato tertulis yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mohammad Azmy Ismail, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TP PKK atas kerja keras dan dukungan mereka dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan keluarga.
BINJAI Aksi demonstrasi yang menuntut perbaikan jalan rusak dan sejumlah persoalan lainnya di Kantor Wali Kota Binjai, Sumatera Utara, b
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam peredaran vape yang mengandung etom
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Pesepak bola muda asal Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Fadilla, turut mengantarkan Timnas Putri Indonesia U17 lolos ke pu
OLAHRAGA
MEDAN Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumatera Utara terkait kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri Brigadir I, terpaksa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur Utama PT Danrus Utama Engineering, Averias Sarumaha, divonis lepas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara, Dhody Thahir, keluar dari tahanan Polda Sumatera Utara setelah Pengadilan Negeri (PN) Medan menyataka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk menyelesaikan persoalan pertanahan
PEMERINTAHAN
ASAHAN Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Asahan menyoroti pentingnya ketertiban administrasi dan
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperketat pengawasan terhadap pengola
PEMERINTAHAN
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan memburuk akibat sebaran kabut asap lintas batas yang terbawa angin ke wilayah Sumatera Utara. Berdasa
PERISTIWA
