Asap Makin Parah! Ketua DPD Minta Pemerintah Buka Diri Terima Bantuan Malaysia Padamkan Karhutla

JAKARTA - Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah mempertimbangkan tawaran bantuan dari negara sahabat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Menurutnya, kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat dan berdampak luas hingga kawasan negara tetangga.

Sultan mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat penanganan karhutla. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengerahkan sumber daya untuk memadamkan kebakaran di wilayah terdampak.

"Kami mengapresiasi upaya serius Pemerintah dalam memperkuat aksi penanggulangan bencana Karhutla. Kita patut bersyukur banyak daerah terdampak yang perlahan mulai pulih," ujar Sultan, Selasa (13/10/2026).

Baca Juga:

• Kemlu Akhirnya Buka Suara! Jawab Tawaran Bantuan Karhutla Malaysia usai Kena Sentil

Meski demikian, Sultan mengingatkan bahwa titik api masih ditemukan di sejumlah kawasan Sumatera dan Kalimantan. Karena itu, penanganan karhutla dinilai perlu terus dilakukan secara intensif agar kebakaran tidak meluas dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.

"Bagi kami, Karhutla juga merupakan bencana iklim akibat peningkatan suhu bumi atau El Nino. Oleh karena itu, dalam penanganannya dibutuhkan pendekatan teknologi yang presisi dan cepat," katanya.

Menurut Sultan, tawaran bantuan dari negara-negara sahabat dapat menjadi salah satu opsi untuk memperkuat upaya pemadaman, terutama jika penanganan di lapangan membutuhkan dukungan tambahan.

Ia menilai pemerintah Indonesia terbuka terhadap niat baik negara tetangga yang ingin membantu penanggulangan karhutla. Penerimaan bantuan tersebut, menurutnya, tidak harus menunggu penetapan status bencana nasional.

"Kita pernah menerima bantuan penanganan Karhutla dari Jepang. Hanya saja saat ini Pemerintah sedang mengerahkan semua kekuatan Nasional yang ada dengan skala penuh," ujarnya.

Bantuan Asing Dinilai Bisa Dipertimbangkan

Sultan menegaskan, pemerintah saat ini masih mengandalkan sumber daya nasional untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Namun, ia menilai dukungan dari negara sahabat, khususnya sesama anggota ASEAN, tetap dapat dipertimbangkan apabila diperlukan.

"Pemerintah, dengan sumber daya yang ada masih cukup mampu menangani peristiwa Karhutla. Namun jika dibutuhkan, bantuan dari negara-negara sahabat terutama ASEAN akan diterima oleh pemerintah," tuturnya.

Pernyataan Sultan muncul di tengah tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah Malaysia sebelumnya menyampaikan tawaran berupa satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, serta personel untuk mendukung operasi pemadaman.

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan menghargai perhatian dan tawaran dukungan dari negara-negara sahabat. Tindak lanjut atas tawaran tersebut akan dilakukan melalui koordinasi antarpemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Penanganan karhutla masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk kondisi cuaca dan jarak pandang yang dapat memengaruhi operasi pemadaman melalui udara.

Sultan berharap penanganan karhutla terus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, koordinasi lintas sektor, serta kerja sama dengan negara sahabat apabila dibutuhkan. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan dampak kebakaran terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kawasan sekitar.* (bi/dh)

Kemlu Akhirnya Buka Suara! Jawab Tawaran Bantuan Karhutla Malaysia usai Kena Sentil

Disindir Malaysia Soal Bantuan Karhutla "Dicuekin", Menko Dudung: Prabowo Belum Bahas!

Karhutla Belum Berstatus Bencana Nasional, Menko Dudung: Masih Mampu Kita Tangani

Prabowo Belum Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional, Ini Alasannya

Karhutla Meluas di Kaltim, Gubernur Rudy Mas’ud Jalani Medical Check Up di Singapura

Saat Asap Karhutla Selimuti Malaysia-Singapura, Apa Saja Upaya Darurat Indonesia?