Pembangunan BRT Mebidang Bikin Medan Macet, Driver Ojol dan Taksi Online Keluhkan BBM Boros

MEDAN – Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Medan–Binjai–Deli Serdang (Mebidang) mulai berdampak pada aktivitas pengguna jalan di Kota Medan.

Sejumlah ruas jalan, seperti Jalan Sisingamangaraja, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Guru Patimpus, mengalami penyempitan akibat pengerjaan jalur BRT yang telah berlangsung sekitar dua bulan.

Pembangunan tersebut membuat arus lalu lintas di sejumlah titik tersendat.

Baca Juga:

• KPK Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Pemkot Tegal, Kegiatan Berlangsung Tertutup

Pengendara harus menghadapi kemacetan, mencari jalur alternatif, hingga mengeluarkan biaya bahan bakar minyak (BBM) lebih besar karena harus memutar arah.

Dampak ini dirasakan oleh para pengemudi ojek online (ojol), termasuk pengemudi taksi online yang setiap hari mengantar dan menjemput penumpang.

Muhammad Ibnu (30), salah seorang pengemudi taksi online, mengaku harus menghindari jalur pembangunan BRT, terutama pada jam sibuk ketika masyarakat berangkat dan pulang kerja.

"Yang pasti di jam sibuk, jam pergi-pulang kantor itu saya menghindari jalur-jalur BRT. Ketika ada orderan yang masuk dan lewat ke jalur BRT, itu biasanya sangat dihindari akhir-akhir ini," kata Ibnu, Rabu (14/10/2026).

Meski begitu, Ibnu tetap mengambil pesanan yang masuk ketika jumlah pelanggan sedang sepi.

Ia terlebih dahulu memberi tahu penumpang bahwa perjalanan mungkin mengalami keterlambatan akibat kemacetan.

"Terkadang mau pelanggan. Biasa mereka sudah maklum, sih. Jadi, kalaupun kita lagi terjebak di kemacetan, terus dapat orderan, kita konfirmasikan ke mereka mau menunggu atau tidak. Jika oke, kita pelan-pelan. Jadi, tidak memaksakan diri harus masuk-masuk (menerobos)," ucap dia.

Ibnu mengatakan, keterlambatan perjalanan bisa mencapai lebih dari 20 menit. Bahkan, pernah ada pelanggan yang harus menunggu lebih dari 30 menit.

"Dibanding sebelumnya, pasti ada perbedaan waktu. Bahkan lebih lambat 20 menit. Karena ada jalur-jalur yang ditutup, harus putar balik, ada jalan yang memang tujuan kita ke situ, tapi ditutup, harus cari alternatifnya," ujar Ibnu.

Untuk menghindari kemacetan, ia kini lebih banyak mengambil penumpang di kawasan perbatasan Medan dan Deli Serdang.

Namun, jika mendapat pesanan menuju pusat kota, ia tetap harus mempertimbangkan kondisi lalu lintas.

"Cuma kalau sudah memang orderannya, kadang dari tepi Medan harus ke tengah kota, ya harus pilih-pilihlah. Kan ada sebagian jalur memang tidak terkena BRT di situ," ucap dia.

Keluhan serupa disampaikan Dimas (27), pengemudi ojol di Medan.

Selama dua bulan terakhir, ia lebih memilih mengantar dan menjemput penumpang di kawasan Deli Serdang untuk menghindari kemacetan di pusat kota.

"Iya, banyak menghindari jalan yang ada BRT-nya biar enggak macet. Memang terasa kali kalau di tengah kota. Kayak di jalan depan Carrefour itu macet kali pasti," ujar Dimas.

Dimas mengaku terbantu dengan fitur slot area pada aplikasi yang digunakannya.

Fitur tersebut memungkinkan pengemudi memilih area tertentu pada jam-jam yang telah ditentukan sehingga ia dapat menghindari sejumlah jalur pembangunan BRT.

"Jadi enggak kena jalur BRT. Areanya itu area Pancing Deli Serdang, terus paling mentoknya di Jalan Perintis Kemerdekaan sampai Tembung," ujar dia.

Namun, fitur tersebut hanya tersedia pada waktu tertentu, yakni pukul 06.00–09.00 WIB, 13.00–15.00 WIB, dan 16.00–19.00 WIB.

Di luar jam tersebut, Dimas harus menerima risiko terjebak kemacetan ketika mendapatkan pesanan menuju pusat Kota Medan.

Ia juga harus mengeluarkan biaya BBM lebih banyak apabila terpaksa mengambil jalur memutar.

"Kalau main reguler dan tidak slot, itu pasti sudah kena jalur kemacetan pembangunan BRT. Rute-rute jauh kan ke kota misalnya. Pasti melewati jalur BRT itu. Terpaksa memutar dan pasti mengeluarkan ongkos BBM lebih banyak lagi. Jadi serba salah, saya juga bingung," tutur Dimas.

Ia mengatakan, terkadang ada penumpang yang tidak bersedia menunggu dan meminta perjalanan tetap melewati jalur yang macet.

Di sisi lain, pengemudi juga harus bersaing dengan pengemudi lain untuk mendapatkan slot area.

"Jadwal slot-nya itu kan rebutan sama driver lain. Kalau misalnya dapat slot, pasti otomatis tidak mungkin narik reguler. Tapi kalau tidak dapat ya mau tidak mau harus ke pusat Kota," sebutnya.

Meski mengeluhkan kemacetan, Dimas menilai pembangunan BRT merupakan langkah positif bagi perkembangan transportasi di Medan.

Menurut dia, keberadaan transportasi umum yang lebih modern dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

Ia berharap pemerintah mempercepat pengerjaan jalur BRT agar kemacetan akibat pembangunan tidak berlangsung terlalu lama.

Berdasarkan data TomTom Traffic Index yang dikutip dalam laporan tersebut, tingkat kemacetan di Kota Medan mencapai sekitar 54,2 persen.

Kondisi ini menggambarkan tambahan waktu perjalanan akibat kepadatan lalu lintas.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Muiz Thohir, mengatakan pembangunan BRT Mebidang merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sistem transportasi perkotaan yang modern dan terintegrasi.

Program ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menetapkan pembangunan kawasan perkotaan sebagai salah satu prioritas nasional.

Medan dan kawasan sekitarnya termasuk dalam 20 kota atau kawasan perkotaan yang menjadi prioritas tersebut.

Pemerintah berharap transportasi publik dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, sekaligus menekan konsumsi energi dan emisi karbon.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Perhubungan meluncurkan program BRT Transit di kawasan Medan dan Bandung Raya sebagai proyek percontohan yang didukung Bank Dunia.

"Pembangunan bukan semata proses fisik. Ada investasi bagi kualitas hidup masyarakat, produktivitas ekonomi serta masa depan yang lebih hijau," kata Muiz.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara, Yuda Pratiwi Setiawan, pada 19 Agustus 2026 mengatakan peluncuran BRT listrik Mebidang merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan konektivitas dan menyediakan transportasi publik yang modern, aman, terintegrasi, serta ramah lingkungan.

Menurut Yuda, program tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi kemacetan, meningkatkan efisiensi waktu perjalanan, dan mengurangi emisi karbon.

Ia juga meminta masyarakat bersabar selama pembangunan jalur berlangsung.

Pada tahap uji coba, dua unit bus listrik dioperasikan untuk mengevaluasi kondisi teknis, mengukur waktu tempuh, sekaligus mengenalkan layanan kepada masyarakat.

"Operasi penuh ditargetkan mulai 8 Desember 2026 dengan total 30 bus listrik, terdiri atas 14 unit untuk Koridor 11 (Teladan–Terminal Lubukpakam), 13 unit untuk Koridor 12 (Simpang Barat–Binjai), dan tiga unit sebagai armada cadangan," kata Yuda.

Selama masa uji coba, masyarakat dapat menggunakan layanan BRT Mebidang secara gratis.

Setelah beroperasi penuh, tarif yang direncanakan sebesar Rp 4.300 untuk penumpang umum dan Rp 3.000 bagi kelompok khusus, seperti pelajar, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Pembangunan BRT Mebidang diharapkan menjadi solusi transportasi jangka panjang bagi kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

Namun, percepatan pengerjaan dan pengelolaan lalu lintas selama masa konstruksi menjadi hal penting agar aktivitas masyarakat, termasuk para pengemudi transportasi daring, tidak terus terganggu.* (km/ad)

KPK Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Pemkot Tegal, Kegiatan Berlangsung Tertutup

Kecelakaan Beruntun di Sergai, Sopir Angkot Tewas dan 9 Orang Luka-Luka

Polda Sumut Gerebek Gang Jati Medan, 40 Orang Positif Narkoba Diamankan dan Sejumlah Barang Bukti Disita

Bawa Kayu Balok saat Beraksi, Terduga Pelaku yang Begal Dua Wanita di Belawan Ditangkap Polisi

Kualitas Udara Medan Tidak Sehat, Dinkes Imbau Warga Pakai Masker dan Kurangi Aktivitas di Luar

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Penilaian Positif Publik terhadap Arah Bangsa Turun dari 83% Menjadi 48%