Bupati Langkat Nonaktif Ondim Bantah Terima Uang dari Kontraktor dalam Sidang Suap Proyek
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim membantah menerima uang dari kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu&039arif dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar lebih cermat mengelola keuangan dan berhati-hati dalam memilih investasi.
ASN diminta tidak mudah tergiur tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa memahami risiko yang menyertainya.
Pesan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, dalam kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (22/10/2026).Baca Juga:
Timur menegaskan, ASN perlu memastikan bahwa produk investasi yang dipilih legal, terdaftar, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Langkah ini penting untuk menghindari investasi ilegal atau bodong yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial.
"ASN memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Namun, ASN yang profesional dan produktif juga perlu memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarga. Gaji yang diterima setiap bulan harus dikelola dengan bijak, bukan hanya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan sesaat," ujar Timur Tumanggor.
Kegiatan yang mengusung tema ASN Cerdas, Bijak Berinvestasi Mewujudkan Kesejahteraan di Masa Depan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman ASN tentang investasi yang legal, risiko keuangan, dan cara mengambil keputusan investasi secara bijak.
Menurut Timur, pengelolaan keuangan yang baik harus dimulai dari perencanaan anggaran dan kedisiplinan dalam membelanjakan penghasilan.
ASN juga perlu membedakan kebutuhan dengan keinginan agar kondisi keuangan tetap terjaga.
Selain investasi, ia mengingatkan pentingnya menyiapkan dana darurat, biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, hingga dana pensiun.
Perencanaan tersebut diperlukan untuk menjaga kestabilan keuangan keluarga dalam menghadapi berbagai kebutuhan pada masa mendatang.
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim membantah menerima uang dari kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu&039arif dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mempertanyakan asalusul foto ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang beredar di me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan terdakwa Tifa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk tidak hanya memperkuat ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu
PEMERINTAHAN
SOLO Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, mengungkapkan bahwa sejumlah kader di da
POLITIK
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengamankan 29 orang dalam Operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Jalan Panglima
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pengukuhan pengurus Komunitas Pemuda Kreatif Koperatif menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam mengemba
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal yang dinilai membuka peluang perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Sinyal itu
POLITIK
JAKARTA Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, mengkritik usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, meminta majelis hakim membebaskannya dari seluruh dakwaan dalam perkara
HUKUM DAN KRIMINAL