
Kemendagri: Mayoritas Warga Datang ke TPS Karena Politik Uang, Bukan Kesadaran Politik!
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
JAKARTA –Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih memegang penugasan impor beras untuk tahun 2024 sebesar 3,6 juta ton. Hingga saat ini, Bulog belum menerima penugasan tambahan untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang berarti rencana pemerintah untuk menambah kuota impor beras menjadi 5 juta ton belum diputuskan.
Dalam pernyataannya di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Jumat (30/8), Bayu Krisnamurthi menegaskan fokus utama saat ini adalah merealisasikan kuota impor beras sebesar 3,6 juta ton yang sudah diberikan. “Kami masih dalam tahap proses untuk mendatangkan sekitar 900 ribu ton dari total penugasan impor beras 3,6 juta ton untuk tahun 2024. Kami sedang berusaha untuk mendapatkan semua kontrak tersebut agar kuota yang ada bisa terealisasi sepenuhnya sebelum Desember 2024,” ujar Bayu.
Dia menjelaskan bahwa dari total penugasan impor beras 3,6 juta ton, baru sekitar 2,7 juta ton yang sudah terkontrak. Dari jumlah tersebut, Bulog telah menguasai dan mendistribusikan sebanyak 2,2 juta hingga 2,3 juta ton ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sisanya, yaitu 900 ribu ton, masih dalam upaya untuk dikontrak dan diimpor sebelum akhir tahun.
“Bulog sudah mendapatkan komitmen, tetapi belum sepenuhnya terkontrak. Saat ini, kami sudah mengontrak 2,7 juta ton dari 3,6 juta ton. Yang sudah dikuasai Bulog dan didistribusikan mencapai 2,2 juta hingga 2,3 juta ton. Kami akan terus berusaha untuk mengamankan kontrak dan memastikan pemasukan beras sebelum batas waktu Desember 2024,” jelas Bayu.
Terkait kemungkinan adanya penugasan tambahan kuota impor beras, Bayu menyatakan bahwa Bulog siap untuk mengatur proses tersebut dengan profesional jika diberikan penugasan tambahan. “Kami akan menyusun jadwal dan rencana secara detail. Saat ini, kami fokus pada realisasi penugasan yang ada, dan jika ada tambahan, kami akan mengatur prosesnya dengan baik,” imbuhnya.
Bayu juga menambahkan bahwa negara-negara asal impor beras, termasuk Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Pakistan, telah menunjukkan komitmennya untuk menyuplai beras ke Indonesia. Namun, kontrak untuk 900 ribu ton sisanya belum sepenuhnya terlaksana.
“Semua negara yang kami tawarkan sudah memberikan komitmen untuk mengirimkan produksi beras mereka. Kami berharap bisa segera menyelesaikan kontrak untuk 900 ribu ton tersebut,” tutup Bayu.
(N/014)
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
NasionalJAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
OlahragaJAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
NasionalMALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
PendidikanPADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
PemerintahanPADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
PemerintahanDELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
PemerintahanJAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan KriminalMEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi