KPK Soroti Putusan MK Soal Kerugian Negara, Sebut BPK Bisa Kewalahan Tangani Semua Perkara
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
Berlin – Kebocoran kawat diplomatik yang dikirim oleh Duta Besar Jerman untuk Amerika Serikat (AS), Andreas Michaelis, mengungkapkan kecemasan Berlin terhadap Presiden terpilih Donald Trump. Kawat diplomatik yang bersifat rahasia tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah Jerman sangat khawatir dengan “rencana balas dendam” yang kemungkinan akan diusung Trump setelah dilantik.
Dalam kawat yang bocor itu, yang terungkap melalui laporan harian Jerman, Bild, Michaelis menyampaikan kritik tajam terhadap “strategi gangguan maksimal” yang direncanakan Trump. Menurut Michaelis, strategi ini berpotensi “mendefinisikan ulang tatanan konstitusional” AS dan dapat melemahkan demokrasi di negara tersebut.
Peringatan ini datang menjelang pelantikan Trump pada Senin (20/1), di mana Michaelis, yang akan mewakili pemerintah Jerman dalam acara tersebut, merasa kebocoran ini datang pada waktu yang sangat sensitif. Dalam kawat diplomatik yang dikirim pada Selasa (14/1), Michaelis menekankan bahwa Trump tampaknya didorong oleh “keinginan untuk membalas dendam” dan berniat “mengkonsentrasikan kekuasaan secara maksimal” dalam kepresidenannya.
Hal ini, menurutnya, dapat merugikan Kongres AS serta negara-negara bagian AS dan pada akhirnya melemahkan prinsip-prinsip dasar demokrasi di AS. Menanggapi kebocoran tersebut, Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, membenarkan eksistensi laporan tersebut. Dalam wawancara dengan ZDF, Baerbock mengatakan bahwa laporan semacam itu merupakan bagian dari tugas kedutaan untuk memahami situasi politik selama pergantian pemerintahan.
“Presiden AS telah mengumumkan rencananya, dan tentu saja kita harus bersiap untuk itu,” ungkapnya. Kebocoran kawat diplomatik ini semakin menambah ketegangan antara Berlin dan Washington, terutama menjelang pelantikan Trump yang akan segera berlangsung.
(christie)
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan pelaku industri migas nasional untuk meningkatkan ke
EKONOMI