
Kemendagri: Mayoritas Warga Datang ke TPS Karena Politik Uang, Bukan Kesadaran Politik!
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
JAKARTA –Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang mencakup minyak tanah dan solar, akan mengalami penurunan pada tahun anggaran 2025. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta pada Selasa (27/8/2024), Bahlil menyatakan bahwa volume BBM bersubsidi yang disepakati adalah 19,41 juta kiloliter. Angka ini merupakan penurunan dibandingkan dengan target tahun 2024 yang sebesar 19,58 juta kiloliter.
Efisiensi dan Penyesuaian Subsidi BBM
Bahlil menjelaskan bahwa penurunan volume ini merupakan bagian dari upaya efisiensi penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero), telah melakukan evaluasi menyeluruh dan kajian mendalam untuk memastikan bahwa subsidi ini tepat sasaran. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan di mana subsidi BBM tidak lagi digunakan oleh kendaraan-kendaraan mewah yang seharusnya tidak termasuk dalam kategori penerima subsidi.
“Ketika subsidi ini tepat sasaran, maka akan melahirkan efisiensi dan langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi,” tegas Bahlil. Menurutnya, subsidi untuk solar akan tetap sebesar Rp1.000 per liter, sama dengan tahun sebelumnya, tanpa adanya perubahan.
Peningkatan Volume LPG Bersubsidi
Di sisi lain, Bahlil juga mengumumkan bahwa volume LPG bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 telah disepakati sebesar 8,17 juta metrik ton, meningkat dari target tahun 2024 yang sebesar 8,07 juta metrik ton. Peningkatan ini dipicu oleh permintaan masyarakat yang terus meningkat. Pemerintah berencana untuk tidak hanya menyediakan LPG tetapi juga membangun infrastruktur yang mendukung distribusi gas, seperti jaringan gas (jargas) dan industri LPG di Indonesia.
“Kita juga lagi berpikir untuk bagaimana bikin jaringan gas (jargas) dan membangun industri LPG di Indonesia. Memang problemnya adalah bahan baku tentang C3 dan C4, tapi kita lagi koordinasikan dengan SKK Migas dan Pertamina, nantinya untuk memikirkan langkah ini,” tambah Bahlil.
Rencana Pemerintah untuk Jangka Panjang
Upaya pemerintah untuk efisiensi dan peningkatan volume LPG bersubsidi ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengelola sumber daya energi dengan lebih baik, mengurangi beban subsidi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Pemerintah juga akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan bahwa subsidi tepat sasaran dan dapat mengakomodasi kebutuhan yang berkembang seiring dengan perubahan ekonomi dan sosial di Indonesia.
Dengan kebijakan ini, diharapkan distribusi BBM bersubsidi dapat lebih efektif dan memenuhi tujuan awal dari subsidi, yaitu untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok yang membutuhkan. Sementara itu, peningkatan volume LPG diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi serta mendukung pengembangan infrastruktur energi di tanah air.
(N/014)
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
NasionalJAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
OlahragaJAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
NasionalMALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
PendidikanPADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
PemerintahanPADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
PemerintahanDELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
PemerintahanJAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan KriminalMEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi