Profil Febri Diansyah, Eks Jubir KPK yang Kini Jadi Pengacara Febrie Adriansyah
JAKARTA Nama Febri Diansyah kembali menjadi perhatian publik setelah resmi mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam
NASIONAL
SURABAYA –Kebijakan pemerintah yang melarang penjualan rokok eceran dapat berdampak signifikan terhadap ekonomi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Gitadi Tegas Supramudyo, seorang pakar kebijakan publik dari Universitas Airlangga, mengungkapkan pandangannya mengenai dampak kebijakan tersebut dalam sebuah konferensi pers di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (27/8/2024).
Gitadi menjelaskan bahwa meskipun dampak langsung dari larangan penjualan rokok eceran terhadap UMKM tampak kecil, dampak tidak langsung atau efek berganda dari kebijakan ini dapat menjadi cukup besar. “Meskipun dampak langsung dari larangan penjualan rokok eceran terlihat kecil untuk UMKM, dampak tidak langsung atau multiplier effect-nya akan cukup besar,” kata Gitadi.
Dampak Ekonomi yang Tersembunyi
Menurut Gitadi, dampak ini dirasakan terutama karena pembeli rokok eceran di toko kelontong atau warung sering kali membeli barang lain seperti minuman, makanan, dan produk-produk lainnya. Dengan adanya pelarangan penjualan rokok eceran, masyarakat mungkin akan mengeluarkan pengeluaran yang lebih besar untuk membeli rokok dalam kemasan bungkus, yang pada akhirnya dapat mengurangi pembelian barang lain yang biasa mereka beli bersamaan dengan rokok eceran.
“Orang yang membeli rokok eceran biasanya juga membeli produk lain seperti gorengan atau nasi bungkus. Ini yang perlu dipertimbangkan dalam analisis dampak kebijakan ini,” tambah Gitadi.
Efektivitas Kebijakan dan Implementasi
Gitadi juga mengemukakan bahwa larangan penjualan rokok eceran mungkin tidak efektif dalam mengurangi jumlah perokok aktif. Ia berpendapat bahwa kebijakan tersebut mungkin tidak akan diimplementasikan dengan baik di lapangan. Harga rokok yang masih terjangkau dan produksi massal oleh pabrik-pabrik besar bisa jadi menyebabkan kebijakan ini hanya menggeser pola konsumsi tanpa mengurangi jumlah perokok secara signifikan.
“Larangan penjualan rokok eceran mungkin hanya akan menggeser pola konsumsi dari rokok eceran ke rokok kemasan. Ini berarti kebijakan tersebut mungkin tidak secara signifikan mengurangi jumlah perokok aktif,” jelas Gitadi.
Saran untuk Solusi Seimbang
Sebagai solusinya, Gitadi menyarankan agar pemerintah mencari pendekatan yang seimbang antara kepentingan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi pelaku usaha kecil di sektor tembakau. Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih intensif dan efektif agar masyarakat memahami dan mendukung kebijakan tersebut.
“Kita perlu solusi yang win-win antara kepentingan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi UMKM. Edukasi yang menyentuh kesadaran masyarakat sejak dini juga sangat penting. Sekali lagi, masalah utama kita adalah implementasi. Kebijakannya mungkin bagus, tapi implementasinya sering kali sulit dan tidak terukur,” tutup Gitadi.
Kebijakan ini menjadi topik hangatPakar: Larangan Penjualan Rokok Eceran Berpotensi Berdampak Besar pada UMKM di kalangan pelaku UMKM dan masyarakat, dengan banyak yang berharap pemerintah dapat menemukan solusi yang lebih baik yang tidak hanya fokus pada larangan tetapi juga pada edukasi dan dukungan kepada pelaku usaha kecil.
(N/014)
JAKARTA Nama Febri Diansyah kembali menjadi perhatian publik setelah resmi mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam
NASIONAL
JAKARTA Dewan Pers merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelompok kritis, termasuk wartawan, jurnalis, pengamat,
POLITIK
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama sejumlah kementerian dan lembaga tengah mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Pre
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bid
HUKUM DAN KRIMINAL
BENGKULU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan penyelenggara layanan te
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya membongkar sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang memberangkatkan pekerja migran Indonesia (PMI)
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan bahwa pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah harus berjalan seiring deng
PENDIDIKAN
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, akhirnya angkat bicara terkait barang bukti emas seb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perselisihan antara petugas keamanan proyek MRT di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Fiktor Harefa, dengan tiga anggota poli
PERISTIWA