Bom Diduga Sisa Perang Dunia II Meledak di Biak Numfor, 5 Warga Meninggal Dunia
BIAK NUMFOR Kepolisian Daerah Papua menyebut lima orang meninggal dunia akibat ledakan yang diduga berasal dari bom sisa Perang Dunia II
PERISTIWA
SURABAYA –Kebijakan pemerintah yang melarang penjualan rokok eceran dapat berdampak signifikan terhadap ekonomi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Gitadi Tegas Supramudyo, seorang pakar kebijakan publik dari Universitas Airlangga, mengungkapkan pandangannya mengenai dampak kebijakan tersebut dalam sebuah konferensi pers di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (27/8/2024).
Gitadi menjelaskan bahwa meskipun dampak langsung dari larangan penjualan rokok eceran terhadap UMKM tampak kecil, dampak tidak langsung atau efek berganda dari kebijakan ini dapat menjadi cukup besar. “Meskipun dampak langsung dari larangan penjualan rokok eceran terlihat kecil untuk UMKM, dampak tidak langsung atau multiplier effect-nya akan cukup besar,” kata Gitadi.
Dampak Ekonomi yang Tersembunyi
Menurut Gitadi, dampak ini dirasakan terutama karena pembeli rokok eceran di toko kelontong atau warung sering kali membeli barang lain seperti minuman, makanan, dan produk-produk lainnya. Dengan adanya pelarangan penjualan rokok eceran, masyarakat mungkin akan mengeluarkan pengeluaran yang lebih besar untuk membeli rokok dalam kemasan bungkus, yang pada akhirnya dapat mengurangi pembelian barang lain yang biasa mereka beli bersamaan dengan rokok eceran.
“Orang yang membeli rokok eceran biasanya juga membeli produk lain seperti gorengan atau nasi bungkus. Ini yang perlu dipertimbangkan dalam analisis dampak kebijakan ini,” tambah Gitadi.
Efektivitas Kebijakan dan Implementasi
Gitadi juga mengemukakan bahwa larangan penjualan rokok eceran mungkin tidak efektif dalam mengurangi jumlah perokok aktif. Ia berpendapat bahwa kebijakan tersebut mungkin tidak akan diimplementasikan dengan baik di lapangan. Harga rokok yang masih terjangkau dan produksi massal oleh pabrik-pabrik besar bisa jadi menyebabkan kebijakan ini hanya menggeser pola konsumsi tanpa mengurangi jumlah perokok secara signifikan.
“Larangan penjualan rokok eceran mungkin hanya akan menggeser pola konsumsi dari rokok eceran ke rokok kemasan. Ini berarti kebijakan tersebut mungkin tidak secara signifikan mengurangi jumlah perokok aktif,” jelas Gitadi.
Saran untuk Solusi Seimbang
Sebagai solusinya, Gitadi menyarankan agar pemerintah mencari pendekatan yang seimbang antara kepentingan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi pelaku usaha kecil di sektor tembakau. Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih intensif dan efektif agar masyarakat memahami dan mendukung kebijakan tersebut.
“Kita perlu solusi yang win-win antara kepentingan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi UMKM. Edukasi yang menyentuh kesadaran masyarakat sejak dini juga sangat penting. Sekali lagi, masalah utama kita adalah implementasi. Kebijakannya mungkin bagus, tapi implementasinya sering kali sulit dan tidak terukur,” tutup Gitadi.
Kebijakan ini menjadi topik hangatPakar: Larangan Penjualan Rokok Eceran Berpotensi Berdampak Besar pada UMKM di kalangan pelaku UMKM dan masyarakat, dengan banyak yang berharap pemerintah dapat menemukan solusi yang lebih baik yang tidak hanya fokus pada larangan tetapi juga pada edukasi dan dukungan kepada pelaku usaha kecil.
(N/014)
BIAK NUMFOR Kepolisian Daerah Papua menyebut lima orang meninggal dunia akibat ledakan yang diduga berasal dari bom sisa Perang Dunia II
PERISTIWA
JAKARTA Pergerakan harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran nasional terpantau mengalami kenaikan pada awal Juni 2026.
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau bervariasi pada perdagangan Senin, 1 Juni 2026. Berdasarkan data Unit
EKONOMI
BANDA ACEH Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di sedikitnya lima kabupaten di Aceh dalam beberapa hari terakhir. Kepolisian Da
PERISTIWA
JAKARTA Polemik pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat yang sempat menjadi sorotan publik kin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik seputar film dokumenter Pesta Babi memasuki babak baru setelah keluarga tokoh adat Suku MarindAnime dari Merauke, Papua
PERISTIWA
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 kembali dibuka untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) d
EKONOMI
BATU BARA Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Badan Koordinasi Mubaligh seIndonesia (Bakomubin) Kabupaten Batu Bara melalui Ketua Umumnya, Dr.
AGAMA
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., secara resmi menutup ajang AFM Batu Bara Motocross & Grasstrack 2026
OLAHRAGA
BINJAI Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Binjai masa bakti 20262030 resmi dilantik dalam sebuah acara yang ber
OLAHRAGA