Kak Na Hadiri Buka Puasa Bersama Gekrafs Aceh, Dorong Pengembangan Ekonomi Kreatif
BANDA ACEH Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh, Marlina Muzakir, mendorong generasi muda yang tergabung dalam Gerakan Ekonomi Kre
EKONOMI
GAZA –Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa lebih dari 50 juta ton puing kini menutupi jalan-jalan di Gaza, yang setara dengan 12 kali ukuran Piramida Besar Giza. Pembersihan puing-puing ini diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 15 tahun, bahkan dengan armada lebih dari 100 truk yang bekerja penuh waktu. Puing-puing tersebut dipenuhi dengan persenjataan yang belum meledak, bahan beracun, serta sisa-sisa jasad manusia, yang mempersulit upaya pemulihan.
Citra satelit dan laporan dari PBB menunjukkan bahwa 69 persen bangunan di Gaza telah hancur, termasuk lebih dari 245.000 rumah. Infrastruktur penting seperti jalan, listrik, dan sistem air juga hancur, sementara sebagian besar rumah sakit sudah tidak beroperasi.
Gaza, yang sudah menderita blokade Israel-Mesir sejak 2007, menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali wilayahnya. Pasukan Israel telah melakukan serangan besar-besaran di wilayah utara Gaza, mengubah kota tersebut menjadi medan perang.
Skala kerusakan diperkirakan mencapai USD18,5 miliar, menurut Bank Dunia—jumlah yang hampir setara dengan PDB gabungan Gaza dan Tepi Barat pada tahun 2022. Kerusakan besar ini sebagian besar dikaitkan dengan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel dan menculik 250 orang. Sebagai tanggapan, serangan balasan Israel telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina, mayoritas di antaranya adalah warga sipil.
Selain itu, Israel mengklaim telah membunuh lebih dari 17.000 pejuang Hamas, meskipun belum ada bukti independen untuk klaim tersebut. Konflik ini juga menciptakan ketegangan tentang masa depan Gaza, yang berada di bawah blokade dan terbelah dalam hal kepemimpinan.
Meski ada gencatan senjata yang mulai berlaku pada Minggu, 19 Januari 2025, proses rekonstruksi Gaza akan membutuhkan waktu dan sumber daya yang sangat besar. Miliaran dolar akan diperlukan untuk membangun kembali Gaza, tetapi banyak yang khawatir berinvestasi di wilayah yang masa depannya tidak jelas, terlebih lagi dengan blokade yang masih berlaku.
Masyarakat internasional seringkali mendukung Otoritas Palestina (PA) sebagai badan pemerintahan yang dapat menggantikan Hamas, namun Israel menentang peran PA di Gaza, yang menghambat upaya untuk pemerintahan yang bersatu di wilayah tersebut. Tanpa struktur pemerintahan yang stabil dan blokade yang terus berlanjut, masa depan Gaza tampak penuh ketidakpastian.
Prospek bagi banyak warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka semakin memudar, dengan kamp-kamp tenda yang tersebar di sepanjang garis pantai Gaza mungkin menjadi tempat tinggal permanen. Selain itu, tidak jelas siapa yang akan memerintah Gaza setelah pertempuran berakhir, menciptakan ketidakpastian yang semakin memperburuk situasi.
(N/014)
BANDA ACEH Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh, Marlina Muzakir, mendorong generasi muda yang tergabung dalam Gerakan Ekonomi Kre
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh menggelar kegiatan Iftar Jama&039i atau buka puasa bersama yang dihadiri pengurus dan wa
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komi
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kota Dumai, Riau, semakin meluas. Hingga Sabtu (14/3/2026), kebakaran di Kelur
PERISTIWA
PEKANBARU Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kota Dumai, Riau, semakin meluas. Hingga Sabtu (14/3/2026), kebakaran di Kelur
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah di seluruh Indonesia bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak 19 warga negara Indonesia yang merupakan nelayan asal Aceh Timur ditangkap otoritas Thailand setelah diduga melakukan p
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan keprihatinannya atas kasus penyerangan terhadap Wakil Koordinator
POLITIK
MEDAN Proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan telah mencapai leb
PEMERINTAHAN
MEDAN Menjelang Idul Fitri, umat Muslim di Indonesia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah sebagai bentuk penyucian diri setelah sebula
AGAMA