OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA – Proyek pembangunan dermaga pulau pandang di perairan tanjung tiram kec tanjung tiram kab batu bara sumatera utara yang bersumber dari dana bantuan keuangan provinsi BKP kembali jadi sorotan publik. Pasalnya, pembangunan dermaga tersebut tidak sesuai dalam perencanaan dan persyaratan dari perusahaan Cv. BP yang mengikuti tender. Kamis (01/02/2024).
Salah satu sumber, mengatakan dirinya sangat terpukul keras dari hasil pembangunan dermaga di pulau pandang yang dibadrol oleh Pemkab Batu Bara sebesar Rp 7.680.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Batu Bara dengan HPS sebesar Rp. 7.679.236.812,16.
Menurut sumber, Dermaga model jembatan seperti ini? Dia dapat memprediksikan menghabiskan mata anggaran sebesar Rp 4 Milyar, walaupun perusahan kita di CCo dan atau terkenak addendum, tegas sumber.
LBH Perisai Keadilan mendapat informasi, bahwa pembangunan dermaga pulau pandang model jembatan tersebut, sangat disayangkanya kepada Pemkab Batu Bara
Ini sangat tidak baik dipandang masyarakat Batu Bara, ada unsur kecurangan dan KKN proyek dermaga dan kesengajaan untuk menghambur-hamburkan keuangan APBD Batu Bara.
Nah, pertanyaan? Apakah seperti ini peyedia Cv. BP memberikan hasil kepada Pemkab Batu Bara dalam pembangunan dermaga tersebut, hal ini cukup sangat disesalkan.
Jika seperti ini hasil pembangunan dermaga tersebut patut diduga pihak Pokja, Pemkab dan Dinas PU serta penyedia diduga melakukan tindak pidana korupsi yang sudah terencana.
Lanjutnya, Tender dinyatakan GAGAL oleh Pokja dengan Berita Acara Nomor : 2320676 /BA.TG/POKJA-PEMILIHAN2
/UKPBJ-BB/2022 tanggal 27 Januari 2022 di karenakan tidak ada Peserta yang Lulus Evaluasi (Bukti M1) 2022.
Peserta yang di undang Pokja Cv. Buanan Perkasa Rp. 7.457.037.028,71 dari HPS 96,86% di Jl. Selamat Pulau No. 101 Medan – Medan (Kota) – Sumatera Utara. Pemenang paket pekerjaan : Cv. Buana Perkasa NPWP 73.219.596.1-122.000 Rp. 7.438.389.028,47 dari HPS 97,11%.
Sumber dari LBH Perisai Keadilan akan segera mungkin mengambil langkah guna proyek dermaga di uji materi kepada aparat penegak hukum di Sumatera Utara, tutupnya.red
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL