Kepala Desa Segarajaya Tanggapi Dugaan Pemalsuan Sertifikat Laut Bekasi: 'Saya Tidak Tahu'

BEKASI -Kepala Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi, Abdul Rosyid, memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri sebagai saksi terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak milik (SHM) pada area pagar laut Bekasi. Abdul hadir di Gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 13.40 WIB, bersama dengan kuasa hukumnya, Rahman Permana.

Rahman Permana mengungkapkan bahwa pemanggilan ini terkait dengan dugaan adanya surat palsu atau masalah autentikasi dokumen. "Hari ini dipanggil terkait adanya dugaan surat palsu atau masukan keterangan atau autentik begitu," jelas Rahman di Gedung Bareskrim Polri, Kamis (20/2).

Dalam pemeriksaan ini, Abdul Rosyid turut membawa beberapa dokumen yang dapat membantu penyelidikan mengenai kasus pagar laut Bekasi. Rahman memastikan bahwa kliennya akan membuka secara transparan kasus tersebut kepada penyidik. "Nanti kami sampaikan di Kepolisian, nanti pihak penyidik yang menganalisa dulu baru nanti kita tunggu dari pihak Bareskrim Polri," tambahnya.

Abdul Rosyid, yang baru dilantik sebagai kepala desa pada 14 Agustus 2023, mengaku tidak mengetahui perihal dugaan pemalsuan dokumen tersebut. "Saya selaku kepala desa baru, saya dilantik 14 Agustus 2023. Jadi, adanya dugaan pemalsuan ini saya kurang tahu ini. Tahu-tahu ini ada dugaan seperti ini," ungkap Abdul.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mulai menyelidiki kasus dugaan pemalsuan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berkaitan dengan wilayah laut Bekasi, Jawa Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengonfirmasi bahwa penyelidikan ini dimulai setelah pihaknya menerima laporan resmi dari Kementerian ATR/BPN pada Jumat (7/2). Penyidik Polri telah mulai mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa sejumlah saksi.

(cn/a)