
Reformasi Birokrasi Ditegaskan MK, KASN dan BKN Harus Patuhi Tafsir Baru
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pengawasan penerapan sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilakukan oleh lemb
PemerintahanMEDAN -Sejumlah mahasiswa Universitas Dharma Agung (UDA) mengeluhkan akses ke ruang belajar yang ditutup, sehingga mereka tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan lancar.
Para mahasiswa menduga penutupan akses tersebut terkait dengan konflik internal antar pengurus Yayasan Perguruan Dharma Agung (YPDA), yang terjadi pasca pergantian pengurus pada 10 Februari 2025.
Matheus Situmorang, mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, menjelaskan bahwa masalah ini dimulai setelah ketua pembina YPDA mengeluarkan surat pemberhentian pengurus YPDA yang lama dan menggantinya dengan pengurus baru.
"Pada 10 Februari 2025, Ketua Pembina YPDA mengeluarkan surat pemberhentian terhadap pengurus lama dan menggantinya dengan yang baru," kata Matheus saat diwawancarai di kampus.
Sejak pergantian tersebut, akses menuju gedung birokrat sempat ditutup, dan pada 18 Februari 2025, pintu menuju ruang kelas di lantai dua juga digembok.
"Ruang kelas ini ada di lantai dua, dan pintu besi di tengah tangga itulah yang digembok. Akibatnya, mahasiswa tidak bisa masuk ke kelas," ujar Matheus, mahasiswa semester IV.
Menurutnya, hal ini menghambat pelaksanaan ujian akhir semester (UAS) yang seharusnya berlangsung dari 10 hingga 24 Februari.
"Awalnya kami tidak bisa mengikuti UAS karena pintu kelas terkunci. Kami kemudian melakukan aksi pada 21 Februari dan akhirnya bisa melanjutkan ujian di ruang fakultas pada 22 hingga 24 Februari," tambahnya.
Setelah ujian selesai, akses ke ruang kelas kembali ditutup.
Matheus menilai kondisi ini sangat merugikan proses belajar mahasiswa dan berharap masalah internal yang ada dapat segera diselesaikan.
"Saya harap ketua pembina dan pengurus yayasan yang baru dapat membuka akses ruang kelas sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berjalan seperti biasa," ungkapnya.
Namun, Wakil Rektor I Universitas Dharma Agung, Lilis Gultom, membantah adanya penutupan akses kelas karena konflik internal.
Menurut Lilis, penutupan kemungkinan disebabkan oleh masa libur mahasiswa setelah ujian semester genap.
"Tidak ada penutupan akses kelas. Memang karena mahasiswa masih libur setelah ujian," jelas Lilis .
Lilis juga menambahkan bahwa beberapa ruang kelas mungkin terkunci karena tidak ada kegiatan akademik, dengan hanya pengisian KRS yang dilakukan di lantai bawah.
Pihak kampus berharap agar masalah ini dapat segera terselesaikan untuk kelancaran proses belajar mengajar di Universitas Dharma Agung.
(km/a)
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pengawasan penerapan sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilakukan oleh lemb
PemerintahanJAKARTA Apple diperkirakan akan menunda peluncuran ponsel lipat pertamanya, yang diberi nama iPhone Fold, dari rencana awal tahun 2026 me
Sains & TeknologiJAKARTA Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imipas Yusril Ihza Mahendra, menilai Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) bar
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari praktik impor
EkonomiJAKARTA Pemerintah menegaskan kebutuhan tambahan lahan tebu dan singkong hingga satu juta hektare untuk mendukung kebijakan pencampuran 1
PemerintahanJAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan aturan baru terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). adsenseSalah satu ket
NasionalMEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan strategi inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menghadapi penyesuaian
EkonomiJAKARTA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat menegaskan bahwa ancaman pidana tidak hanya berlaku bagi produsen dan penjual
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah Indonesia menghentikan sementara impor besi bekas (scrap metal) setelah ditemukan kontaminasi zat radioaktif cesium13
PemerintahanJAKARTA Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait t
Ekonomi