JAKARTA -Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) menjatuhkan sanksi tegas kepada PSSI akibat dugaan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh suporter Timnas Indonesia saat laga kontra Bahrain dalam lanjutan Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), 25 Maret 2025 lalu.
Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, dalam pernyataan resminya pada Minggu (11/5), menyebut FIFA memberikan dua jenis sanksi utama kepada Indonesia.
"Yang pertama, PSSI didenda sebesar Rp 400 juta lebih. Yang kedua, saat melawan China nanti, sekitar 15 persen kursi – khususnya di tribune utara dan selatan – harus ditutup," ujar Arya.
Sanksi Akibat Seruan Xenofobia di Tribun
Menurut laporan FIFA, aksi xenofobia terjadi pada menit ke-80 di sektor 19. Sekitar 200 suporter meneriakkan slogan diskriminatif terhadap tim tamu, Bahrain. Tribun utara (yang biasa diisi La Grande Indonesia) dan tribun selatan (Ultras Garuda) disebut sebagai sektor paling aktif dalam insiden tersebut.
"FIFA mengidentifikasi kejadian ini sebagai bentuk ujaran kebencian. Ini melanggar nilai-nilai inti FIFA seperti kesetaraan dan saling menghormati," jelas Arya.
Masih Ada Harapan GBK Penuh
Meski harus menutup 15 persen kursi, FIFA memberikan opsi kepada PSSI untuk tetap mengisi sektor tersebut dengan kelompok tertentu, seperti komunitas antidiskriminasi, pelajar, perempuan, atau keluarga.
"Mereka harus membawa pesan positif seperti spanduk anti-diskriminasi. PSSI juga diminta membuat rencana komprehensif untuk melawan diskriminasi di sepak bola Indonesia," lanjut Arya.
PSSI diberi waktu hingga 10 hari sebelum laga melawan China pada 5 Juni untuk mengirim rencana tempat duduk ke FIFA.
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
