JAKARTA – Menjelang pengundian Round 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan pada 17 Juli 2025, muncul usulan menarik berupa pertukaran lokasi tuan rumah antara Qatar dan Arab Saudi.
Usulan ini mencuat di tengah kekhawatiran akan ketimpangan keadilan kompetisi dan dinamika geopolitik yang masih membayangi kawasan Timur Tengah.
Wacana tersebut diungkapkan melalui kanal YouTube Bung Ropan, merespons berbagai reaksi dari negara peserta yang menilai penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah bersifat tidak adil.
Pasalnya, kedua negara merupakan peserta aktif di babak keempat, sehingga bermain di kandang sendiri dipandang memberikan keuntungan yang signifikan.
Ketegangan di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong munculnya usulan ini.
Qatar sempat menjadi sasaran serangan rudal dari Iran dalam konflik yang melibatkan Israel, khususnya di wilayah pangkalan militer Amerika Serikat di negara tersebut.
Meski situasi berangsur mereda usai tercapainya gencatan senjata, kekhawatiran soal keamanan dan netralitas tetap membayangi pelaksanaan pertandingan di wilayah tersebut.
Salah satu skenario yang sedang dipertimbangkan adalah skema tukar tempat bermain antara Qatar dan Arab Saudi.
Dalam skema ini, Qatar akan memainkan pertandingannya di Arab Saudi dan sebaliknya.
Opsi ini dinilai sebagai solusi kompromi yang realistis ketimbang pemindahan ke negara netral seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Malaysia, atau Thailand, yang dianggap sulit karena keputusan AFC sudah ditetapkan.
Beberapa negara peserta, termasuk Irak, Uni Emirat Arab, Oman, dan Indonesia, menyuarakan keberatan atas sistem tuan rumah yang dianggap timpang.
Mereka berharap ada upaya dari AFC untuk menjamin keadilan dan netralitas kompetisi.
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menangkap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar pencegahan (cek
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengumumkan perpanjangan masa transisi darurat bencana selama tiga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, yang akrab disapa Kak Na, menerima kunjungan silaturrahmi dari Bang Ucok, pria yang perna
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara tegas menyalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah yang dinilai lamba
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
