Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA –Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) LaNyalla Mahmud Mattalitti kini menghadapi tuduhan pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh sesama anggota DPD, Filep Wamafma. Laporan ini disampaikan melalui kuasa hukum Filep, Achmad Junaedy, kepada Badan Kehormatan (BK) DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (6/8/2024).
Dugaan Pelanggaran Kode Etik dalam Sidang Paripurna
Achmad Junaedy mengungkapkan bahwa laporan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran etika yang terjadi selama sidang paripurna DPD pada 12 Juli 2024. Menurut Junaedy, LaNyalla diduga melanggar Pasal 15 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik DPD, yang mengatur tentang kepatutan dan kehormatan pimpinan serta anggota DPD dalam setiap pernyataan dan pandangan yang disampaikan selama rapat atau sidang.
“Kedatangan kami ke Sekretariat Badan Kehormatan DPD RI untuk mengajukan aduan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua DPD RI,” ujar Junaedy saat memberikan pernyataan di kompleks parlemen.
Junaedy menjelaskan bahwa pernyataan LaNyalla pada sidang paripurna tersebut diduga berdampak negatif terhadap kliennya, Filep Wamafma. Pihaknya mengklaim bahwa pernyataan LaNyalla menyebabkan ancaman serta pemberitaan negatif yang tidak benar mengenai Filep, termasuk penilaian keliru bahwa Filep terhubung dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang dikenal sebagai kelompok yang dianggap mengancam keamanan.
Kritik Terhadap Proses Penanganan
Dalam pernyataannya, Junaedy menyampaikan harapannya agar Ketua dan anggota Badan Kehormatan DPD RI dapat menindaklanjuti laporan tersebut dengan adil. Ia menekankan pentingnya proses yang transparan dan tanpa pengaruh politik dalam penanganan aduan ini.
“Kami memohon kepada Ketua dan Anggota Badan Kehormatan untuk memeriksa pengaduan ini dengan penuh integritas. Jangan sampai ada manuver politik atau tekanan yang menghambat proses penegakan etika, hanya karena yang diadu adalah Ketua DPD RI,” pungkas Junaedy.
Reaksi dari LaNyalla dan Tindakan Selanjutnya
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari LaNyalla Mahmud Mattalitti terkait laporan yang disampaikan oleh Filep Wamafma. Dalam situasi ini, Badan Kehormatan DPD RI diharapkan segera melakukan investigasi mendalam dan memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang ada untuk memastikan bahwa proses hukum dan etika di lembaga tersebut tetap terjaga.
Ketua DPD dan anggota Badan Kehormatan dihadapkan pada tantangan untuk menunjukkan independensi dan komitmen terhadap kode etik yang ada, guna memastikan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif tetap terjaga.
(N/014)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN