Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
Oleh :Dr. Anggawira
Selama beberapa dekade terakhir, negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah "dipandu" oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya di Eropa untuk membuka pasar, mengundang investasi, dan menurunkan tarif-semua atas nama globalisasi. Globalisasi ini dikemas sebagai jalan menuju kemakmuran bersama, diperkuat oleh lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, IMF, dan WTO.
Namun, kini arah angin berubah. Negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, justru mulai menarik diri dari sistem global yang mereka rancang sendiri. Ini bukan sekadar perubahan strategi, tapi gejala pergeseran geopolitik dan ekonomi global yang tak bisa diabaikan.
Globalisasi: Bumerang yang Tak Terduga
AS pernah membayangkan globalisasi sebagai kendaraan untuk menaklukkan pasar dunia: barang-barang produksi mereka membanjiri dunia, dan perusahaan-perusahaan multinasional mereka bisa berproduksi murah di negara-negara berkembang.
Namun harapan itu tak sepenuhnya jadi kenyataan. China, yang semula dianggap sekadar pasar besar dan lokasi produksi berbiaya rendah, kini justru bertransformasi menjadi negara industri dan eksportir terkuat dunia.
Pada 2022, surplus perdagangan China tembus USD 823 miliar-tertinggi dalam sejarah modern (Statista, 2023). Negeri Tirai Bambu itu kini bukan hanya pabrik dunia, tetapi juga pemimpin dalam logistik, manufaktur, dan teknologi industri.
Sementara itu, di AS sendiri, sektor manufaktur justru terpuruk. Sejak tahun 2000, lebih dari lima juta pekerjaan manufaktur menghilang, sebagian besar berpindah ke Asia. Ironisnya, globalisasi yang diniatkan sebagai alat ekspansi ekonomi justru mempercepat erosi basis industri mereka sendiri.
Dominasi Dolar yang Mulai Retak
Sejak Perang Dunia II, dolar AS menjadi mata uang utama dunia. Sekitar 59% dari seluruh cadangan devisa global masih dalam bentuk dolar (IMF, 2023). Status ini memberikan AS keuntungan luar biasa: mereka bisa membiayai defisit dengan mencetak dolar, sementara negara lain harus mengumpulkan dan menyimpannya.
Namun dominasi ini kini mulai ditantang. China telah memperkenalkan sistem pembayaran lintas negara CIPS, sebagai alternatif atas sistem SWIFT yang dikuasai Barat. Lebih jauh lagi, mereka meluncurkan mata uang digital e-CNY yang digunakan dalam transaksi internasional. Rusia, Iran, India, dan bahkan beberapa negara di Afrika telah mulai melakukan perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal atau yuan digital.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL