Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Itu mencerminkan gaya kepemimpinan tegas dan berani mengambil jalur sendiri, mirip dengan sikap Charles de Gaulle yang kerap mengabaikan tekanan dari negara-negara adidaya demi kepentingan nasional.

Keinginan Prabowo agar Indonesia bergabung dengan BRICS juga sejalan dengan pola pikir keras kepala yang menolak dikotomi global antara Barat dan Timur. Bagi Prabowo, bergabung dengan BRICS ialah upaya menempatkan Indonesia di pusat tatanan dunia baru yang lebih multipolar, bukan sekadar menjadi pengikut blok ekonomi lama seperti G-7.

Sikap itu mungkin menuai kekhawatiran dari mitra Barat, tetapi bagi Prabowo, itu harga yang pantas untuk mempertahankan otonomi politik luar negeri. Pendekatannya itu, meskipun kontroversial, mencerminkan ambisi besar untuk mengembalikan posisi Indonesia sebagai kekuatan regional yang bebas menentukan langkahnya sendiri.

Namun, seperti De Gaulle yang harus menghadapi kompleksitas Perang Dingin dan tekanan wilayah kolonial, Prabowo kini menghadapi tantangan zaman: polarisasi politik, kerentanan pangan dan energi, serta tekanan global yang tak mengenal kompromi. Di sinilah sejarah menanti: akankah ia menjadi sekadar pengelola warisan, atau pelaku sejarah yang mengubah arah Republik?

Pendirian Sumitro Institute memberi sinyal penting. Lembaga itu bukan hanya ruang penghormatan intelektual, melainkan juga bisa menjadi pusat produksi kebijakan nasional. Bila dikembangkan dengan serius, ia bisa menjadi Hoover Institution atau Rand Corporation versi Nusantara: penghasil ide-ide besar yang melampaui kepentingan jangka pendek.

Namun, waktu tidak menunggu. Jika Prabowo menunda, atau terseret dalam kalkulasi politik lima tahunan, Sumitro hanya akan menjadi nama aula, bukan jantung kebijakan. Namun, jika ia berani, dan sejarah menunjukkan Prabowo tidak pernah kekurangan keberanian, ini saatnya untuk menjadikan warisan ayahnya sebagai kebijakan negara.

Ia harus memastikan swasembada pangan bukan slogan, melainkan sistem produksi berkelanjutan. Bahwa pertahanan bukan hanya senjata, melainkan juga logistik dan energi. Bahwa nasionalisme bukan hanya orasi, melainkan juga keberanian berdiri di atas kaki sendiri. Bahwa Indonesia bukan hanya pasar global, melainkan juga produsen gagasan dan teknologi.

Dalam sejarah, hanya sedikit pemimpin yang diwarisi cetak biru seperti yang dimiliki Prabowo. Sumitro tidak hanya meninggalkan nama, tetapi juga mimpi dan kerangka acuan. Kini, di tangan Prabowo, semuanya akan diuji: akan menjadi tindakan berani seorang negarawan, atau sekadar epilog dari sebuah cerita besar keluarga?

Kita hidup di zaman ketika ide besar harus beradu cepat dengan algoritma populisme. Di sinilah Prabowo diuji: apakah ia akan menjadi presiden yang sekadar memimpin transisi pasca-Jokowi, atau arsitek Republik baru yang berakar pada doktrin lama, tetapi berorientasi pada masa depan?

Jika jawabannya ialah yang kedua, sejarah akan memperlakukannya lebih daripada sekadar jenderal. Ia akan diingat sebagai 'the son who ruled', sebagai satu-satunya anak Sumitro yang tidak hanya mewarisi nama, tetapi juga mewujudkan warisan itu menjadi Republik yang lebih adil, kuat, dan berdaulat. Hanya dengan begitu, gelar 'born to rule' bukan lagi sekadar label para pengagum, melainkan juga fakta sejarah yang ditulis dengan tinta tindakan.

Mungkin, hanya mungkin, jika ia berhasil, jika ia menjadikan Indonesia berdikari dalam arti sebenarnya, namanya akan ditulis dengan tinta sejarah: bukan hanya sebagai jenderal, bukan hanya sebagai presiden, melainkan juga sebagai 'reinkarnasi yang mewujudkan' bukan karena dilahirkan untuk itu, melainkan karena ia mampu mengubah warisan menjadi kenyataan.* (mediaindonesia)

*)Guru Besar Unsyiah, Banda Aceh