
Dewan Pers Akan Tertibkan Media yang Gunakan Nama Lembaga Negara Tanpa Izin
JAKARTA Dewan Pers menyatakan akan menertibkan media massa yang menggunakan nama atau singkatan yang menyerupai lembaga negara tanpa afi
NasionalOleh: Yakub F. Ismail
BEBERAPA hari terakhir ini berkembang narasi bahwa Partai Demokrat berada di balik mencuatnya isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tidak jelas dari mana sumber valid yang menyebutkan kalau parpol berlogo mercy itu terlibat sebagai dalang di balik menyeruaknya isu ijazah palsu Jokowi ini.
Baca Juga:
Namun, dari informasi yang beredar, wacana ini muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan mengisyaratkan "partai biru" di balik kasus ijazah palsu tersebut.
Tentu masih spekulatif partai biru yang dimaksudkan Ade Derwawan ini. Apalagi, pihaknya tidak menyebutkan secara gamblang dan jelas partai biru mana yang dituding sebagai dalang itu.
Baca Juga:
Mengingat partai biru tidak hanya Demokrat, tapi juga PAN dan NasDem juga ada warna dominan birunya.
Kendati begitu, isyarat itu kuat dugaan tertuju pada Demokrat tak lain karena sosok yang dilaporkan (Roy Suryo) adalah orang yang pernah berkader sebagai anggota Demokrat.
Hal inilah yang membuat spekulasi liar ini mengerucut pada partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini.
Selain itu, sebagian relawan Jokowi juga menuding bahwa Partai Demokrat berada di balik penyebaran isu tersebut.
Sayangnya, tudingan ini sama sekali tidak berdasar. Secara logis, sulit diterima bahwa Partai Demokrat menjadi dalang di balik isu ini.
Setidaknya terdapat dua alasan fundamental mengapa tuduhan ini sulit dicerna akal sehat: pertama, Demokrat memiliki rekam jejak sebagai parpol dengan etika politik yang tinggi; kedua, secara strategis, wacana semacam ini justru sangat merugikan Demokrat sendiri yang saat ini mulai kembali bangkit.
Etika Demokrat
JAKARTA Dewan Pers menyatakan akan menertibkan media massa yang menggunakan nama atau singkatan yang menyerupai lembaga negara tanpa afi
NasionalBALI Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan akan memberikan sanksi tegas terhadap dua petugas Imigrasi d
Hukum dan KriminalMEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menyampaikan bahwa sumur minyak milik masyarakat yang selama ini beroperasi secar
EkonomiSIBOLGA Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke80 yang jatuh pada 17 Agustus 2025 mendatang, Polr
NasionalBANDA ACEH Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Aceh diamankan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri karena diduga te
Hukum dan KriminalSLEMAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman memutuskan tidak melanjutkan perkara gugatan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Pres
Hukum dan KriminalBADUNG Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia hiburan Tanah Air. Aktris Dahlia Poland dikabarkan telah mengajukan gugatan cerai ter
EntertainmentMEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengungkapkan hasil uji laboratorium terkait kondisi air Danau Toba yang sempat
PariwisataBATAM Pengadilan Tinggi (PT) Kepulauan Riau menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Shigit Sarwo Edi, mantan Kepala Unit 1 Satres Narkoba
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih melalui pembentukan Satuan Tug
Ekonomi