Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
Selain masalah etika, tudingan bahwa Demokrat adalah dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi juga terkesan tidak masuk akal secara strategi politik.
Mari kita urai alasannya. Partai Demokrat kini tengah fokus membangun image sebagai partai tengah yang produktif, rasional dan konstruktif.
Hal itu dimaksudkan untuk menjembatani berbagai kepentingan politik nasional yang saling kontraproduktif dan segmentatif.
Dalam konstelasi politik menjelang Pemilu, Demokrat juga terus berjuang keras guna memperkuat posisi politiknya melalui koalisi dan kerja sama politik yang sehat.
Dengan begitu, ketika mengangkat isu sensitif dan spekulatif seperti ijazah palsu, apalagi hal itu menyinggung seorang mantan presiden yang sampai sekarang diketahui masih punya pengaruh besar, tentu akan memberikan dampak buruk yang sangat merugikan partai.
Siapapun tahu bahwa isu ijazah palsu ini memiliki potensi dan risiko politik yang cukup besar andai itu dilakukan partai tertentu tanpa pertimbangan matang.
Jika Demokrat terbukti atau bahkan hanya dianggap sebagai penyebar isu, publik akan memandang Demokrat sebagai aktor politik yang tidak etis.
Hal ini akan merusak kredibilitas dan kepercayaan konstituen yang selama ini memberikan dukungan besar terhadap Demokrat.
Di samping itu, mengangkat isu yang menyerang legitimasi seorang mantan presiden berpotensi mendegradasi muruah Demokrat dalam percaturan politik nasional.
Apalagi sampai sekarang Jokowi masih memiliki pengaruh yang cukup besar, baik di level alite maupun elevel grass root.
Akhirnya, menuding Partai Demokrat sebagai pihak yang berada di balik isu ijazah palsu Jokowi adalah tudingan yang perlu dasar yang kuat.
Dalam demokrasi yang sehat, kritik dan perbedaan politik adalah hal yang wajar, tetapi semua harus dilandaskan dengan etika dan bukti.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI