Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
Harus diakui bahwa Partai Demokrat adalah salah satu parpol yang memegang teguh prinsip etis dalam berpolitik.
Sejak didirikan pada tahun 2001, Partai Demokrat dibangun di atas fondasi moralitas politik yang kental, dengan menjunjung tinggi integritas, demokrasi, dan penghormatan terhadap hukum.
Parpol ini biar bagaimanapun terlahir dari rahim politik yang menuntut sebuah kejujuran dan keluruhan politik di tengah kebutuhan masyarakat akan alternatif kekuatan politik yang mengedepankan tata kelola pemerintahan terbuka, bersih dan transparan.
Karakter ini tampak jelas pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang terkenal luas sebagai figur pemimpin yang menjunjung tinggi "politik santun" dan menghindari gaya politik "adu domba".
Karenanya, menuduh Demokrat sebagai aktor utama isu ijazah palsu Jokowi, selain tidak punya jejak historis, juga secara langsung bertentangan dengan nilai dasar partai Demokrat itu sendiri.
Demokrat memiliki track record panjang dalam mengedepankan politik rasional, berbasis data dan argumentasi, bukan serangan personal yang merendahkan martabat seseorang.
Tidak hanya itu, parpol ini bahkan dalam dinamika politik yang keras sekalipun, selalu menjunjung tinggi etika politik yang sehat.
Sebagai contoh, dalam kontestasi Pilpres 2019 maupun Pilpres 2024, Demokrat tidak pernah mengangkat isu-isu yang secara langsung atau tidak menyerang ranah privasi atau mengulik urusan personal kandidat secara tidak berdasar.
Tidak berhenti di sana, Partai Demokrat memahami setiap konsekuensi hukum dan moral dari tindakan penyebaran tuduhan palsu.
Dengan demikian, mengangkat isu ijazah palsu tanpa bukti kuat adalah boomerang bagi Demokrat yang sudah pasti tidak akan dilakukan.
Sebagai partai politik yang berpengalaman dan matang, Demokrat tentu tidak akan mempertaruhkan reputasi dan masa depan politiknya dengan cara-cara menggembosi muruah dan martabat partai sendiri.
Ketidaklogisan Strategis
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI