Dirut Agrinas Mundur: Biasa atau Sinyal Bahaya?

Apalagi, salah satu alasan dibalik pengunduran diri Dirut ini yakni masalah tidak turunnya anggaran dari Danantara. Artinya, kalau memang informasi ini benar sebagai penyebab, maka ada indikasi kuat masalah koordinasi dan juga sinkronisasi kebijakan lintas institusi.

Kita tentu juga harus melihat sisi negatif dari persoalan ini, karena jika ini dibiarkan tanpa tindak lanjut yang jelas, dikhawatirkan berpotensi menjadi 'bola liar' yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang berniat menggiring opini negatif.

Jangan sampai gara-gara masalah ini, publik jadi meragukan kemampuan pemerintah dalam mengelola program-program prioritas seperti program ketahanan pangan ini.

Sampai saat ini, publik Tanah Air masih optimistis pemerintahan Prabowo-Gibran dapat merealisasikan visi ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah.

Ketika masalah ini terus berkembang dan menjadi opini negatif di kalangan masyarakat maka, efek domino runtuhnya kepercayaan terhadap program strategis lainnya pun bisa saja terjadi.

Untuk itu, respons cepat, tepat, dan terbuka akan menjadi keputusan penting yang jangan sampai terlambat diambil.

Paling tidak, pemerintah segera memberikan klarifikasi dan memastikan bahwa pengunduran Dirut Agrinas ini tidak akan mengganggu kesinambungan program, dan tidak akan mengurangi komitmen terhadap target yang telah ditetapkan.

Penunjukan pengganti yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan intergitas akan menjadi langkah awal untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pada akhirnya, pengunduran diri Joao Angelo De Sousa Mota dapat dibaca dari dua sisi yang sama-sama penting.

Bahwa di satu sisi fenomena ini termasuk bagian dari dinamika biasa dalam sebuah pemerintahan yang baru memulai kerjanya.

Namun, di sisi lain, di mana penyesuaian personalia dan kebijakan adalah hal lumrah. Namun dari sisi yang lain, ini adalah alarm dini yang menjadi peringatan penting bahwa agenda strategis, terutama menyangkut pangan, tidak boleh terganggu dinamika maupun masalah apapun.

Untuk itu, pemerintah harus menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh untuk kembali memperkuat sistem tata kelola pemerintahan ke depan.