Ketika Pejabat Tak Mau Menjawab: Bentuk Arogan atau Strategi Diam?

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: mengapa diam? Jika tidak ada yang salah, seharusnya tidak ada yang perlu ditutupi. Penolakan untuk memberikan keterangan sering kali justru memperkuat dugaan bahwa ada yang sedang disembunyikan.

Diam bukan hanya tidak menjawab pertanyaan, tapi bisa menjadi bentuk komunikasi terselubung yang menyiratkan: "saya tidak ingin kalian tahu."

Pejabat Bukan Raja, Media Bukan Musuh

Kritik keras perlu diarahkan pada pola pikir pejabat yang masih menganggap dirinya sebagai penguasa, bukan pelayan publik. Mereka lupa bahwa keterbukaan adalah bagian dari akuntabilitas. Mereka juga lupa bahwa media bukanlah lawan politik, melainkan mitra dalam menjaga demokrasi tetap hidup dan sehat.

Kurangnya Pemahaman Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Pejabat yang dinilai tidak paham Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 menggarisbawahi bahwa masih banyak pejabat publik yang belum memahami atau mengabdikan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan UU KIP.

Hal ini ini tercermin dari penolakan pemberian informasi yang tidak tepat, penggunaan alasan pengecualian yang tidak relevan, hingga tidak tersedianya pejabat atau mekanisme untuk memfasilitasi permintaan informasi publik oleh masyarakat. Ujungnya menghambat partisipasi masyarakat dan praktik good governance.

Eks Ketua MA Nepal Dilantik Jadi Perdana Menteri Sementara, Perempuan Pertama Pimpin Negara Usai Kerusuhan

Barang Mewah Para Koruptor Dilelang KPK! Cek Jadwal dan Cara Daftarnya di Sini!

Gelombang Demo Akhir Agustus 2025: Alarm Keadilan dan Jalan Baru Restorasi Bangsa

Kasus Penjualan Aset PTPN I ke Ciputra Land Resmi Masuk Tahap Penyidikan di Sumut

Boyamin Serahkan Bukti Baru Kasus Korupsi Kuota Haji 2024 ke KPK

Desa Ujung Batu 4 Pernah Viral karena Prestasi BUMDes, Kini Dikeluhkan Warga Karena Hilang Arah