Oleh:Mugiyanto.
"SETIAP kali saya datang ke sebuah desa, saya disambut anak-anak yang berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan. Saya sering berbicara dengan mereka. Saya tanya usia mereka dan saya sering terkejut. Anak laki-laki kecil yang saya kira berumur empat tahun ternyata berumur 10 tahun. Anak perempuan yang saya kira berusia lima tahun, ternyata sudah 11 tahun. Saat itulah saya melihat langsung, dengan mata kepala sendiri, stunting, kekurangan gizi, dan kemiskinan," Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga:
Program itu dirancang untuk mengatasi persoalan gizi sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas SDM dan masa depan bangsa.
Sejak diluncurkan pada Januari 2025 hingga 20 Oktober 2025, telah disediakan 1.420.000.000 porsi makanan yang telah diproduksi di 12.950 dapur MBG dan dinikmati oleh 36.700.000 anak, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia.
Program tersebut juga telah menciptakan 625.400 lapangan kerja baru bagi masyarakat. Memang ada beberapa persoalan dalam implementasi program, termasuk para siswa yang mengalami keracunan makanan.
Namun, pemerintah terus memperkuat pengawasan dan standar operasional guna menjamin kualitas dan keamanan pangan.
Program MBG merupakan pelaksanaan kewajiban negara sesuai dengan konstitusi sebagaimana disebutkan dalam salah satu tujuan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."
MBG SEBAGAI PEMENUHAN HAM
Program MBG di sekolah-sekolah ialah manifestasi konkret komitmen negara terhadap pemenuhan HAM, utamanya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Program ini mewujudkan hak atas pangan yang layak dan bergizi, hak atas kesehatan, serta hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangan.
Program MBG merupakan bentuk pemenuhan tiga kewajiban negara terkait dengan hak-hak ekosob.
Pertama, kewajiban inti (core obligation) yang mana negara wajib segera dan tanpa penundaan melaksanakan program yang menjamin akses universal terhadap makanan aman dan bergizi bagi anak-anak.
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
JAKARTA Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Cipinang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu
Hukum dan Kriminal
medan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menggelar silaturahmi dengan Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumut
Politik
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat (TNI AD) menggelar pertemuan strategis untuk memperkuat disi
Pendidikan
