Kebijakan itu mencakup semua komitmen dan rencana untuk P5HAM baik hak-hak sipol dan politik atau hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya.
Berbagai program HAM telah dirancang dengan indikator yang jelas dan terukur yang akan dilaksanakan antara lain melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM), Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM).
Program MBG sesuai dengan Kovenan Ekosob memenuhi tiga aspek kewajiban negara.
Pertama, mewajiban bertahap, yakni negara boleh memenuhi hak-hak ekosob secara bertahap, dengan menunjukkan komitmen dan kemajuan nyata serta tanpa ada kemunduran (retrogression), tanpa alasan yang sangat kuat dan dapat dibenarkan.
Kedua, aspek pemanfaatan sumber daya maksimum, yakni negara wajib menggunakan semua sumber daya yang tersedia secara maksimal untuk memenuhi hak-hak itu, termasuk anggaran, tenaga, kebijakan, dan dukungan internasional.
Ketiga, aspek langkah yang tepat dan sah, yakni keharusan mengambil langkah-langkah konkret, termasuk melalui regulasi dan kebijakan.
Program MBG ialah kebijakan negara untuk memenuhi ketentuan Kovenan Ekosob. Pelaksanaan program dirancang bertahap, melibatkan stakeholders dengan mekanisme evaluasi jika terjadi kendala.
Langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi kendala pelaksanaan program MBG telah sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, termasuk partisipasi bermakna dan dialog konstruktif dengan semua stakeholders.
Program MBG dirancang sebagai bagian dari strategi nasional pemenuhan berbagai hak yang terkait, tidak hanya sebatas hak atas pangan dan kesehatan.
Program MBG dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan berbasis evaluasi menggunakan sumber daya secara maksimal dan transparan, diatur regulasi yang jelas, pengawasan memadai, serta partisipasi publik.
Sebagai upaya perbaikan pelaksanaan program MBG, dilakukan sejalan dengan nilai, prinsip, dan norma HAM, antara lain (1) menjamin akses universal terhadap makanan aman dan bergizi bagi semua anak sekolah.
(2) Menyediakan makanan yang sehat dan tidak membahayakan kesehatan. (3) Memastikan perencanaan yang jelas dan terukur serta tidak ada kemunduran.
KARO Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada pertengahan Agustus 2026 terus mendapat p
KESEHATAN
KARO Siswi SMK Bersama Berastagi berinisial FP, 16 tahun, yang sebelumnya menjadi korban dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gr
KESEHATAN
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana berencana mengajukan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 10 Se
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Jamin Ginting, tepat di depan GBKP Sibolangit, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Se
PERISTIWA
BANTEN Aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda masih tinggi. Gunung api tersebut kembali mengalami erupsi pada Kamis, 10 September
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui sempat menyegel ruangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah membuka perdagangan Kamis, 10 September 2026, dengan sedikit tekanan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Inv
EKONOMI
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan mengalami perubahan pada Kamis, 10 September 2026. Kenaikan paling mencolok terjadi pada komodit
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Kamis, 10 September 2026. IHSG naik 0,29 persen ke level 6.69
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meluruskan pidato politiknya yang sebelumnya ditafsirkan sebagai kr
POLITIK
