Artinya, publik kini bergantung sepenuhnya pada satu penyedia energi. Dalam kondisi pasar yang sempit seperti ini, pengalaman buruk di satu merek akan otomatis mencoreng keseluruhan sistem distribusi.
Secara prinsip, pemerintah memang berhak mengatur sektor energi demi menjamin akses, keterjangkauan harga, dan keberlanjutan pasokan nasional. Energi adalah hajat hidup orang banyak.
Namun kebijakan ini berpotensi menjadi masalah ketika semangat "mengatur demi kesejahteraan publik" bergeser menjadi "mengunci pasar demi kepentingan satu entitas."
Hasilnya, pilihan konsumen makin minim, sementara kekuasaan pasar terpusat pada Pertamina.
Ini menciptakan monopoli de facto yang, tanpa pengawasan ketat, bisa menurunkan efisiensi, memperlambat inovasi, dan mengikis akuntabilitas publik.
Dampaknya semakin terasa pada segmen BBM beroktan tinggi (RON 92 ke atas) seperti Pertamax, Shell Super, BP Ultimate, atau Vivo.
Produk ini bersifat non-subsidi dan dikonsumsi kelompok masyarakat dengan daya beli menengah ke atas.
Bukankah seharusnya tak perlu diintervensi pemerintah? Ketika kebijakan pelarangan impor juga mencakup jenis ini, pasar premium pun terhenti.
Konsumen kehilangan kebebasan memilih, sementara harga dan kualitas ditentukan sepihak.
Dalam diskusi ekonomi modern, kompetisi justru akan mendorong efisiensi dan inovasi layanan. Ketika pasar dikunci, risiko moral hazard meningkat.
Pengawasan mutu berpotensi melemah dan respon terhadap keluhan publik melambat. Kasus "motor brebet" menjadi contoh nyata dampak dari pasar yang kehilangan keseimbangan.
'Red Flag' ke Pasar
Lebih jauh, kebijakan sepihak ini mengirim sinyal buruk ke dunia usaha.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah hadir dalam mencari solusi atas persoalan utang proyek kereta cepat JakartaBa
Pemerintahan
JAKARTA Respiratory Syncytial Virus (RSV) merupakan virus umum yang menginfeksi saluran pernapasan dan sering menimbulkan gejala batuk s
Kesehatan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid, beserta sembilan orang lainnya dalam operasi tangkap ta
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menemui massa aksi unjuk rasa buruh di depan Kantor Gubernur Sumut,
Pemerintahan
SUMATERA UTARA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) Sumut dan Asosiasi Pe
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memberikan dukungan penuh terhadap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai program
Pemerintahan
Harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita kembali mencuat sebagai polemik di Kabupaten Batu Bara.
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus mendukung pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu
Pemerintahan
SIBOLGA Jajaran Polres Sibolga berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan seorang mahasiswa, Arjuna Ta
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Memperingati Hari Keuangan Nasional, siswa Taman KanakKanak (TK) Kartika 149 Padangsidimpuan melakukan kunjungan edukat
Pendidikan