Tanpa dialog lintas-sektor dan tanpa peta jalan yang jelas, Indonesia tampak tidak memiliki kepastian regulasi (regulatory predictability). Investor menilai kebijakan semacam ini bersifat red flag.
Jika pemerintah bisa menutup akses di sektor energi secara tiba-tiba, siapa yang menjamin hal serupa tidak terjadi di sektor lain?
Ini tentu akan berpotensi menghilangkan kepercayaan pasar Indonesia sebagai tempat yang bagus berinvestasi.
Investasi yang seharusnya masuk ke sektor manufaktur atau sektor lain bisa tertunda, bahkan dialihkan ke negara tetangga yang regulasinya lebih stabil seperti Vietnam atau Malaysia.
Padahal, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,3% - 5,5% per tahun, yang sebagian besar ditopang oleh ekspansi investasi.
Ketika kepastian hukum dan kompetisi terganggu, target itu sulit tercapai.
Dampak lanjutannya jelas tentu jelas. Investasi menjadi menurun, lapangan kerja menyempit, dan roda ekonomi melambat.
Angin Buruk bagi Demokrasi Indonesia
Lebih dari sekadar urusan bensin, kebijakan energi yang tidak prediktif menciptakan efek domino pada demokrasi ekonomi.
Masyarakat Indonesia setelah runtuhnya Orde Baru, merasakan kebebasan baru. Kebebasan berbicara, berpendapat, dan memilih produk atau jasa sesuai kebutuhannya.
Kebijakan yang menutup ruang pilihan ini terasa seperti langkah mundur, seolah mengembalikan masyarakat pada masa ketika negara menentukan segalanya.
Kebebasan yang dulu diperjuangkan pasca-Soeharto justru tergerus oleh intervensi ekonomi yang semakin sentralistik.
Kedaulatan energi tidak seharusnya berarti monopoli. Negara harus tetap hadir menjamin akses dan keterjangkauan BBM bersubsidi bagi rakyat kecil, namun membuka ruang kompetisi sehat untuk segmen non-subsidi.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah hadir dalam mencari solusi atas persoalan utang proyek kereta cepat JakartaBa
Pemerintahan
JAKARTA Respiratory Syncytial Virus (RSV) merupakan virus umum yang menginfeksi saluran pernapasan dan sering menimbulkan gejala batuk s
Kesehatan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid, beserta sembilan orang lainnya dalam operasi tangkap ta
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menemui massa aksi unjuk rasa buruh di depan Kantor Gubernur Sumut,
Pemerintahan
SUMATERA UTARA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) Sumut dan Asosiasi Pe
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memberikan dukungan penuh terhadap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai program
Pemerintahan
Harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita kembali mencuat sebagai polemik di Kabupaten Batu Bara.
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus mendukung pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu
Pemerintahan
SIBOLGA Jajaran Polres Sibolga berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan seorang mahasiswa, Arjuna Ta
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Memperingati Hari Keuangan Nasional, siswa Taman KanakKanak (TK) Kartika 149 Padangsidimpuan melakukan kunjungan edukat
Pendidikan