Batangtoru Kritis: Pemerintah Diminta Normalisasi Sungai dan Stabilkan Jembatan Trikora
TAPANULI SELATAN Kondisi Hutan Batangtoru kini kritis. Aktivitas ekstraktif, termasuk pertambangan emas, PLTA, dan perkebunan sawit, dit
PEMERINTAHAN
Oleh: Dr. Muhibbuddin Hanafiah
PEMULIHAN sektor pendidikan di daerah terdampak bencana Aceh tidak dapat dilakukan dengan pendekatan administratif semata.
Pemetaan kebutuhan harus dimulai dari bawah, yakni dari setiap satuan pendidikan yang benar-benar mengalami dampak langsung.Baca Juga:
Data tidak boleh sekadar dikalkulasikan dari atas meja, melainkan harus bersumber dari laporan pimpinan unit sekolah yang mengetahui kondisi riil di lapangan, bukan hanya dari pejabat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pendekatan bottom-up menjadi kunci agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Setiap sekolah memiliki tingkat kerusakan, tantangan, dan kebutuhan yang berbeda.
Karena itu, informasi faktual dari kepala sekolah dan pengelola pendidikan di lokasi terdampak menjadi dasar utama dalam merumuskan langkah pemulihan yang efektif dan berkeadilan.
Kendala paling mendasar dalam keberlangsungan proses pembelajaran pascabencana bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia.
Tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan para siswa kerap mengalami trauma psikologis akibat bencana yang dialami.
Kondisi ini, jika tidak ditangani dengan baik, akan menghambat proses belajar-mengajar meskipun sarana fisik telah tersedia.
Selain faktor psikologis, kerusakan sarana dan prasarana sekolah menjadi tantangan besar. Banyak gedung sekolah dan mobiler yang hilang, rusak, atau tertimbun lumpur.
Tidak kalah penting adalah kondisi infrastruktur penunjang seperti jalan dan jembatan yang rusak, sehingga menyulitkan akses guru dan siswa menuju lokasi sekolah.
Untuk memastikan proses pendidikan dapat segera berjalan kembali, diperlukan langkah-langkah konkret dan terukur yang dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah bersama masyarakat.
Beberapa langkah mendesak yang harus segera dilakukan antara lain pembersihan lingkungan sekolah yang masih layak digunakan agar dapat difungsikan kembali secepat mungkin.
Selanjutnya, pemerintah perlu melakukan rehabilitasi atau pembangunan kembali sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat.
Dalam kondisi tertentu, pembangunan sekolah darurat seperti sekolah tenda atau relokasi sementara kegiatan belajar ke fasilitas pemerintah maupun fasilitas masyarakat yang terdekat dan mudah dijangkau menjadi solusi yang tidak bisa ditunda.
Di samping itu, layanan psikososial harus menjadi bagian dari tahapan awal pemulihan.
Pendampingan psikologis bagi guru, tenaga kependidikan, dan siswa sangat penting untuk menghilangkan trauma dan memulihkan semangat belajar.
Tanpa penanganan aspek psikologis, pemulihan fisik semata tidak akan mampu mengembalikan fungsi pendidikan secara optimal.
Pemulihan pendidikan pascabencana bukan sekadar membangun kembali gedung sekolah, tetapi juga membangun kembali harapan, rasa aman, dan kepercayaan diri seluruh warga sekolah.
Pemetaan yang akurat dari bawah dan kebijakan yang berpihak pada kondisi nyata di lapangan wujud keberhasilan pemulihan sektor pendidikan.*
*)Penulis Dosen UIN Ar-Raniry, Pengamat Pendidikan Dan Aktivis Da'wah Aceh.
TAPANULI SELATAN Kondisi Hutan Batangtoru kini kritis. Aktivitas ekstraktif, termasuk pertambangan emas, PLTA, dan perkebunan sawit, dit
PEMERINTAHAN
SUMUT PT Hutama Marga Waskita (Hamawas), selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat (Kutepat),
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, resmi meluncurkan layanan Wifi gratis secara serentak di delapan kota di Sumut,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara pemakaman Wakil Presiden ke6 Republik Indonesia, Try Sutrisno, di Taman Makam Pahlaw
NASIONAL
JAKARTA Pemakaman Wakil Presiden ke6 Republik Indonesia, Try Sutrisno, digelar di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (
NASIONAL
MEDAN Sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan beberapa oknum petugas Dinas Perh
HUKUM DAN KRIMINAL
GIANYAR Polres Gianyar menggelar Upacara Laporan Kenaikan Pangkat Perwira Pengabdian sekaligus Pelepasan Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP
NASIONAL
BINJAI Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika meluncurkan layanan Internet Gratis Ruang Publik seca
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri secara langsung Pesta Parerean/Tugu Tambak Pomparan Op Bima Sinaga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil yang diajukan 13 mahasiswa hukum terhadap Pasal 256 UndangUndang Nomor 1
HUKUM DAN KRIMINAL