Penyidikan Kasus Suap Bekasi, KPK Dalami Peran Ayah Ade Kuswara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Bulan Bintang, Iin Farihin, Selasa
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh:Probo Darono Yakti
*SERANGAN militer Amerika Serikat ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro menandai eskalasi serius dalam politik global kontemporer.
Dalih resmi yang dikemukakan Washington adalah pemberantasan narkoterorisme dan ancaman keamanan internasional.Baca Juga:
Namun cara yang ditempuh berupa operasi militer lintas batas, penangkapan kepala negara berdaulat, serta pemaksaan proses hukum domestik segera menimbulkan pertanyaan mendasar yakni mengapa Venezuela, dan mengapa dilakukan secara unilateral?
Pertanyaan itu menjadi relevan karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional, khususnya Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara lain.
Di titik ini, persoalan Venezuela tidak lagi bisa dibaca semata sebagai isu hukum atau keamanan, melainkan sebagai cermin dari pergeseran tatanan global menuju politik kekuasaan yang lebih telanjang.
Kasus ini sulit dilepaskan dari satu fakta geoekonomi yang kerap disamarkan dalam narasi resmi: Venezuela merupakan pemilik cadangan minyak terbesar di dunia.
Di tengah krisis energi global, ketidakpastian pasokan, dan meningkatnya rivalitas antarnegara besar, sumber daya energi kembali menjadi variabel strategis utama.
Dalam bingkai ini, isu terorisme dan narkotika tampak lebih sebagai lapisan legitimasi politik, sementara perebutan kepentingan energi menjadi logika dasar yang menggerakkan kebijakan.
Minyak sebagai Variabel Penentu Geopolitik
Dalam membaca langkah Amerika Serikat terhadap Venezuela, sulit mengabaikan peran minyak sebagai variabel penentu geopolitik.
Berdasarkan data Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti sekitar 300 miliar barel, menjadikannya yang terbesar di dunia, melampaui Arab Saudi dan Iran.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Bulan Bintang, Iin Farihin, Selasa
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Polda Kepulauan Riau terus mendalami viralnya video tak senonoh yang diduga menampilkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Firman Darmansyah melakukan pengecekan langsung pelaksanaan pengat
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Sektor Sunggal menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan secara bersamasama yang dialami Avin Ginting. Rekonstruksi ber
HUKUM DAN KRIMINAL
LUBUK PAKAM Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menegaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bhineka Perkasa Jaya harus kembali dik
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berharap pemerintah pusat membatalkan kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) untuk
NASIONAL
MEDAN Aksi pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga Kota Medan. Dua motor milik pendeta di Gereja GKPS Menteng Indah, Jalan Mente
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TENGAH Hampir dua bulan pasca banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh Tengah pada 26 November 2025, 43 desa di wilayah itu mas
NASIONAL
JAKARTA Pejabat Iran menyebut sekitar 2.000 orang tewas dalam aksi protes besarbesaran yang berlangsung di sejumlah kota Iran beberapa h
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Bidang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman atau Gus Ai
HUKUM DAN KRIMINAL
