Survei Median: MBG Paling Diminati Masyarakat, 51,5 Persen Nilai Program Ini Bermanfaat
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat sebagai program pemerintah yang paling disukai masyarakat dalam survei terbaru lemba
NASIONAL
Kepala negara dapat diproses secara hukum domestik negara lain tanpa mandat multilateral yang sah. Venezuela pun diposisikan bukan sebagai subjek hukum internasional yang setara, melainkan sebagai objek penertiban.
Dalam kondisi seperti ini, hukum internasional kehilangan fungsinya sebagai pelindung kedaulatan, dan berubah menjadi instrumen yang lentur tegas bagi yang lemah, permisif bagi yang kuat.
Krisis Tatanan Global dan Harga Kedaulatan
Kasus Venezuela menyingkap krisis yang lebih dalam dari sekadar konflik bilateral. Ia mencerminkan rapuhnya tatanan internasional ketika berhadapan dengan kepentingan negara-negara besar.
Mekanisme multilateral yang selama ini diklaim sebagai penyangga keadilan global terutama Dewan Keamanan PBB tidak pernah benar-benar direformasi. Hak veto dan struktur keanggotaan yang timpang menjadikan hukum internasional tidak netral sejak lahir.
Ketika kepentingan kekuatan besar dipertaruhkan, hukum menjadi lentur. Ketika negara lemah dilanggar, hukum justru membisu.
Dalam sistem seperti ini, unilateralisme bukan anomali, melainkan konsekuensi logis. Negara kuat merasa tidak lagi perlu menunggu legitimasi kolektif untuk bertindak.
Venezuela hari ini menjadi contoh paling nyata bagaimana kedaulatan berubah menjadi bersyarat: dihormati hanya sejauh tidak mengganggu kepentingan geopolitik dan geoekonomi pihak lain.
Ketika cadangan energi, posisi strategis, dan orientasi politik bertabrakan dengan kepentingan global tertentu, kedaulatan itu dapat ditangguhkan, dinegosiasikan, bahkan dilanggar.
Yang berbahaya, praktik semacam ini perlahan dinormalisasi. Intervensi dipersepsikan sebagai solusi, bukan pelanggaran. Sanksi kolektif dianggap kebijakan wajar.
Proses hukum lintas batas diterima sebagai keniscayaan.
Publik global didorong untuk melihat kekerasan politik sebagai bagian dari tata kelola dunia, bukan sebagai kegagalan tata kelola itu sendiri.
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat sebagai program pemerintah yang paling disukai masyarakat dalam survei terbaru lemba
NASIONAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara menyebut sekitar 1,5 juta penduduk di wilayah tersebut terindikasi sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menanggapi kembali menguatnya wacana pemekaran daerah yang muncul dalam sejum
PEMERINTAHAN
MEDAN Provinsi Sumatra Utara genap berusia 78 tahun pada tahun ini. Namun, sejarah panjang pembentukan wilayah ini berakar jauh sebelum
SENI DAN BUDAYA
PADANG LAWAS Kapolsek Barumun Polres Padang Lawas AKP Golfrit Siregar menjadi pembina apel pagi dalam kegiatan Police Goes to School di
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Muda Nusantara (AMAN) menyerukan aksi massa sekaligus mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengambil lang
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara segera mengkaji
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution membenarkan adanya insiden penamparan terhadap seorang pegawai Badan Usaha Mi
PERISTIWA
BATU BARA Pelatihan Calon Asesor yang digelar di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber
NASIONAL
BATU BARA Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri Silaturahmi Syawal 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan rembug
PEMERINTAHAN