Oleh:Probo Darono Yakti
*SERANGAN militer Amerika Serikat ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro menandai eskalasi serius dalam politik global kontemporer.
Dalih resmi yang dikemukakan Washington adalah pemberantasan narkoterorisme dan ancaman keamanan internasional.Baca Juga:
Namun cara yang ditempuh berupa operasi militer lintas batas, penangkapan kepala negara berdaulat, serta pemaksaan proses hukum domestik segera menimbulkan pertanyaan mendasar yakni mengapa Venezuela, dan mengapa dilakukan secara unilateral?
Pertanyaan itu menjadi relevan karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional, khususnya Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara lain.
Di titik ini, persoalan Venezuela tidak lagi bisa dibaca semata sebagai isu hukum atau keamanan, melainkan sebagai cermin dari pergeseran tatanan global menuju politik kekuasaan yang lebih telanjang.
Kasus ini sulit dilepaskan dari satu fakta geoekonomi yang kerap disamarkan dalam narasi resmi: Venezuela merupakan pemilik cadangan minyak terbesar di dunia.
Di tengah krisis energi global, ketidakpastian pasokan, dan meningkatnya rivalitas antarnegara besar, sumber daya energi kembali menjadi variabel strategis utama.
Dalam bingkai ini, isu terorisme dan narkotika tampak lebih sebagai lapisan legitimasi politik, sementara perebutan kepentingan energi menjadi logika dasar yang menggerakkan kebijakan.
Minyak sebagai Variabel Penentu Geopolitik
Dalam membaca langkah Amerika Serikat terhadap Venezuela, sulit mengabaikan peran minyak sebagai variabel penentu geopolitik.
Berdasarkan data Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti sekitar 300 miliar barel, menjadikannya yang terbesar di dunia, melampaui Arab Saudi dan Iran.
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
