Venezuela, Minyak, dan Kembalinya Politik Kekuasaan Global AS

Terorisme, Hukum, dan Unilateralisme

Narasi pemberantasan terorisme dan narkotika menjadi tameng kebijakan yang paling efektif dalam membenarkan langkah keras terhadap Venezuela.

Dengan melabeli negara ini sebagai ancaman keamanan internasional, intervensi militer dan penegakan hukum lintas batas dapat dipresentasikan sebagai tindakan preventif, bahkan heroik.

Namun penyederhanaan narasi ini menutup persoalan mendasar: kebijakan tersebut bekerja bukan pada level penegakan hukum, melainkan pada pemaksaan kehendak politik.

Dampak paling nyata dari pendekatan ini adalah hukuman kolektif terhadap rakyat sipil. Sanksi dan isolasi tidak berhenti pada elite politik, tetapi langsung menghantam sistem perbankan, mata uang, perdagangan, dan akses kebutuhan dasar.

Ketika transaksi internasional diblokir dan sektor energi dilumpuhkan, penderitaan warga sipil dinormalisasi sebagai "biaya keamanan".

Dalam kerangka ini, terorisme bukan lagi musuh utama, melainkan alat retoris untuk melegitimasi kebijakan yang secara sosial dan ekonomi merusak.

Dari sudut pandang hukum internasional, tindakan tersebut bermasalah secara fundamental.

Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB secara tegas melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara lain.

Operasi militer sepihak dan penangkapan kepala negara berdaulat jelas menabrak prinsip ini.

Lebih jauh, dakwaan narkotika yang diproses melalui sistem hukum Amerika Serikat menandai praktik ekspor hukum nasional sebagai hukum global.

Preseden yang diciptakan sangat berbahaya.

Gejolak Geopolitik Dorong Harga Emas Global Dekati Rekor Tertinggi

Negosiasi Perjanjian Dagang RI–AS Tetap Jalan Meski Konflik Venezuela Memanas

Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB untuk Pertama Kali, Siap Tangani Krisis Venezuela

Sekjen PBB Peringatkan Preseden Berbahaya Usai AS Tangkap Maduro

Resonansi Venezuela dan Unilateralisme Global

Bitcoin Menguat ke Rp 1,54 Miliar, Tapi Geopolitik Venezuela Jadi Batu Sandungan