Demokrasi di Tengah Banjir Partai Politik

Oleh:Muhammad Iqbal Khatami.

PADA Januari 2026, Kita menyaksikan deklarasi kelahiran dua partai politik baru dalam waktu hampir bersamaan: Partai Gema Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat.

Secara strategis, Partai Gema Bangsa memposisikan diri pro pemerintah dan langsung menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencalonkan diri kembali di Pemilu 2029.

Baca Juga:

• Sekda Aceh Lantik 201 Kepala Sekolah, Ingatkan Masih Ada 56 Ribu Anak Tak Sekolah: Jika Tak Ditangani, Akan Jadi Bom Waktu

Sementara itu, Partai Gerakan Rakyat juga resmi dideklarasikan dari ormas menjadi partai politik. Gema Bangsa mendukung status quo pemerintahan Prabowo Subianto, sementara Gerakan Rakyat digadang akan memposisikan diri sebagai alternatif untuk mengusung Anies Baswedan.

Lahirnya partai politik baru mencerminkan dilema mendasar dalam sistem demokrasi Indonesia: meskipun multipartai dirancang untuk bisa mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi, namun apakah proliferasi partai ini akan mampu menguatkan demokrasi? atau justru sebaliknya dan malah menghambat efektivitas pemerintahan?

Faktor Putusan MK No 62
Setahun lalu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 resmi menghapus Presidential Threshold.

Putusan ini membatalkan Pasal 222 UU Pemilu 7/2017 yang mensyaratkan partai politik harus memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Dengan keputusan ini, partai kecil atau baru yang ingin menjadi kekuatan politik nasional dapat masuk dengan mudah. Mereka tidak perlu bergabung dengan koalisi besar untuk mendapatkan representasi presidensial.

Gerakan Rakyat dan Gema Bangsa memanfaatkan momentum ini. Dengan penghapusan ambang presidential, mereka dapat mengajukan calon presiden mereka sendiri pada 2029 tanpa terlebih dahulu memperoleh banyak kursi di 2024 atau membentuk koalisi formal dengan partai-partai besar.

Meskipun tujuan MK adalah untuk mengurangi oligarki dan meningkatkan inklusivitas demokrasi, keputusan MK justru memungkinkan munculnya partai baru yang berfokus pada satu individu atau kelompok elit.

Dampak Terlalu Banyak Partai
Lahirnya partai-partai baru menciptakan fragmentasi yang dapat memperlemah kestabilan koalisi di masa mendatang. Koalisi pragmatis akan terbentuk gemuk dan berdasarkan pembagian kekuasaan serta sumber daya, dibanding keselarasan ideologi dan program.

Merujuk pada logika 'accountability trap' yang dicetuskan Dan Slater, menyebut bahwa dalam sistem multipartai, partai-partai kecil sering dipaksa untuk bergabung dengan koalisi pemerintah untuk mendapatkan anggaran, kursi, atau posisi dalam sistem multipartai yang terfragmentasi. Akibatnya, oposisi menyebar dan menjadi lemah.

Dampaknya, akan terjadi pelemahan eksekutif karena Presiden akan kesulitan mengontrol sepenuhnya menteri-menteri dari partai koalisi dengan banyak kepentingan yang berbeda-beda.

Sekda Aceh Lantik 201 Kepala Sekolah, Ingatkan Masih Ada 56 Ribu Anak Tak Sekolah: Jika Tak Ditangani, Akan Jadi Bom Waktu

Target Kinerja OPD Harus Selaras dengan Visi Bupati, Tekankan Dampak Nyata untuk Masyarakat

Camat Medan Maimun Dicopot, Dugaan Judi Online dengan KKPD Rugikan Daerah Rp 1,2 Miliar

Setelah Diuji DPR, Tommy Djiwandono Siap Pimpin Bank Indonesia Sebagai Deputi Gubernur

Perkuat Kolaborasi dan Sinergi antar Pemkab dan TNI, Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Audiensi dengan Pangdam I/BB

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Thomas Djiwandono Tekankan Kolaborasi Antar-Pengelola Kebijakan