MUI, Board of Peace, dan Ujian Kepercayaan Publik

Penandatanganan piagam BoP di Davos menjadi faktor krusial. Bagi sebagian besar umat Islam Indonesia, Davos bukan sekadar lokasi pertemuan, melainkan simbol globalisme, kapitalisme, dan dominasi Barat yang sejak 1917 mensponsori dan melahirkan entitas penjajah Israel di tanah historis Palestina dan Baitul Maqdis.

Dalam konteks trauma kolektif akibat agresi Israel di Gaza dan veto berulang Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB, kata "perdamaian" yang datang dari Barat mudah dibaca sebagai upaya membekukan konflik, melucuti senjata faksi perlawanan dan menata ulang sosial politik Gaza dengan deradikalisasi yang dikaitkan dengan rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan, demi menjamin keamanan Israel, bukan menegakkan keadilan bagi korban genosida di Gaza.

Di sinilah tuduhan yang menerpa Presiden Prabowo seperti "antek asing", "madness", atau "mengkhianati Palestina", dalam banyak algoritma medsos menemukan momentumnya, meski sering kali disampaikan secara emosional dan berlebihan.

Dampaknya terhadap opini publik cukup signifikan. Setidaknya ada tiga lapisan reaksi yang terlihat.

Pertama, kelompok resistensi moral yang sangat vokal dan emosional dalam membela Palestina. Bagi kelompok ini, keberpihakan diukur dari sikap simbolik yang tegas dan konfrontatif.

Kedua, kelompok skeptis-rasional yang jumlahnya besar tetapi relatif diam. Mereka tidak menolak diplomasi, tetapi menunggu bukti konkret: sejauh mana Indonesia benar-benar mampu memengaruhi BoP.

Ketiga, kelompok elit kebijakan yang memahami realitas diplomasi internasional, namun kurang efektif dalam membangun narasi publik.

Masalahnya, hingga kini ruang publik lebih didominasi oleh suara kelompok pertama. Komunikasi pemerintah yang terkesan lambat dan normatif membuat penjelasan strategis sulit menembus persepsi publik.

Akibatnya, dukungan bersyarat MUI pun tidak sepenuhnya mampu meredam kecurigaan umat. Bahkan, dalam sebagian kasus, MUI ikut menjadi sasaran kritik dan sinisme.

Situasi ini menjadi ujian penting, baik bagi pemerintah maupun ormas Islam.

Bagi pemerintah, keanggotaan Indonesia di BoP harus dibuktikan dengan sikap yang jelas dan konsisten: bersuara keras tentang pendudukan Israel, mendorong Palestina sebagai subjek utama dalam setiap pembahasan, serta menegaskan bahwa "perdamaian" tidak boleh menggantikan agenda kemerdekaan. Tanpa ketegasan ini, kehadiran Indonesia berisiko dipersepsikan hanya sebagai legitimasi simbolik, bahkan stempel status quo bagi AS-Israel.

Bagi MUI dan ormas Islam lainnya, dukungan bersyarat harus dibarengi dengan fungsi pengawalan moral. Dukungan tidak boleh berhenti pada pernyataan awal, tetapi dilanjutkan dengan pemantauan kritis dan keberanian mengingatkan, bahkan mengoreksi, jika arah kebijakan menyimpang dari prinsip keadilan bagi Palestina.

Waketum MUI: Presiden Prabowo Siap Keluar dari Board of Peace Jika Tidak Sejalan

Presiden Prabowo Paparkan Strategi Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza kepada 40 Tokoh Ormas Islam

Gus Yahya Ungkap Alasan Prabowo Ajak RI Gabung Board of Peace

Pemerintah Siapkan Dialog dengan MUI Terkait Keanggotaan Indonesia di Board of Peace

Diplomasi Jalan Tengah Indonesia di Board of Peace

Gus Yahya Dukung Indonesia Bergabung di Board of Peace Buatan Trump: Untuk Bantu Palestina