Kapolda Aceh Ikut Rapat Paripurna, DPR Bahas Kinerja Pemerintah 2025
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang digela
PEMERINTAHAN
Oleh:Dr. Ir. Justiani, M.Sc.
JUDUL ini terasa relevan untuk merefleksikan kegelisahan yang pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait ancaman serius terhadap keberlangsungan negara apabila praktik-praktik mafia dan penyimpangan kekuasaan terus dibiarkan tumbuh di dalam sistem pemerintahan.
Pesan tersebut sejatinya bukan sekadar retorika politik, melainkan peringatan keras tentang bahaya laten birokrasi yang menyimpang dari semangat pengabdian kepada rakyat.Baca Juga:
Namun dalam praktiknya, pesan itu seolah tidak sepenuhnya dipahami oleh sebagian aparatur birokrasi yang masih mempertahankan pola lama: merasa paling berkuasa, bertindak sewenang-wenang, dan bahkan abai terhadap rasa keadilan masyarakat.
Jika pola seperti ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin publik akan membaca situasi tersebut sebagai indikasi melemahnya fondasi negara hukum.
Salah satu polemik yang memantik perdebatan publik adalah persoalan pengamanan dan pengelolaan Kebun Binatang Bandung, yang secara historis memiliki keterkaitan dengan warisan Raden Ema Bratakusumah sejak 1933, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri.
Bagi sebagian kalangan, dinamika yang terjadi bukan sekadar persoalan administratif, tetapi telah masuk pada ranah konflik hak, kewenangan, dan tafsir hukum yang tadinya tidak ada persoalan lalu diciptakan untuk orkestrasi mafioso.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen, menilai bahwa langkah pengamanan Kebun Binatang Bandung tidak bisa dilepaskan dari konteks politik nasional, terutama setelah arahan Presiden kepada kepala daerah untuk menjaga situs bersejarah dan kebudayaan nasional.
Di sisi lain, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan bahwa langkah tersebut dilakukan demi menjaga aset Pemerintah Kota Bandung serta memastikan kesejahteraan satwa tetap terlindungi.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Dirjen KSDAE Prof. Satyawan yang menegaskan bahwa nasib satwa tidak boleh menjadi korban akibat persoalan administratif.
Pertanyaannya, bagaimana publik membaca pernyataan-pernyataan tersebut?
Secara sederhana, masyarakat melihat fakta-fakta berikut:
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang digela
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan hanya Badan Pemeriksa K
NASIONAL
JAKARTA Persidangan perdana kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank, M Ilham Pradipta, mengungkap peran tiga prajurit TNI dal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Sosial mulai menyiapkan transisi penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik sebagai bagian dari upaya efisien
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan insentif bagi perusahaan yang memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi peserta program M
NASIONAL
KUPANG Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melepas Pawai Paskah Akbar 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, 6 April 2026.
NASIONAL
LABUHANBATU Tim penjinak bom (Jibom) Gegana Brimob Polda Sumatera Utara memusnahkan sebuah bom mortir yang ditemukan warga di kawasan Da
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan kementerian dan lembaga agar menggunakan anggaran negara secara disiplin dan
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa keputusan perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Pre
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi, khususnya yang memiliki program studi planologi dan arsitektur, untuk berper
NASIONAL